Tentang ‘Makar’

Seorang perempuan ditangkap karena melakukan pembaptisan anaknya bertepatan dengan peringatan HUT Proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS). Dalam pembaptisan tersebut dilakukan upacara penghibaran bendera RMS dan doa bersama untuk perjuangan RMS. Ia memang seorang simpatisan RMS. Ia kemudian dihukum 2,5 tahun oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi dengan ketua majelisnya mantan aktivis hak asasi manusia.[1] Perempuan tersebut dinyatakan terbukti melakukan ‘tindak pidana makar’. Tak ada senjata yang ditemukan dalam kegiatan tersebut, hanya bendera RMS, dan sejumlah dokumen.

img1450866328813

Dalam peristiwa lainnya, seorang lelaki ditangkap karena turut serta dalam acara peringatan HUT proklamasi kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat. Dalam upacara tersebut dilakukan pengibaran bendera Bintang 14, bendera negara Papua Barat. Lelaki tersebut kemudian diputus bersalah oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi karena “turut serta melakukan makar”, majelis kasasi yang dipimpin oleh seorang hakim agung berlatar belakang hakim militer menjatuhi penjara 5 tahun[2]. Kembali, tak ada senjata yang ditemukan dalam kegiatan tersebut, hanya bendera dan sejumlah dokumen dan sound system.

Dua kasus di atas hanya sejumlah kecil kasus upacara peringatan hut kemerdekaan kelompok separatis yang kemudian dipidana karena Continue reading

Tergantung Penyidik

“Ditahan, ga, ditahan, ga, ditahan,ga… “ itu mungkin perasaan tiap orang yang menjadi tersangka atas suatu tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, atau beberapa pasal tertentu. Kekhawatiran ini biasanya akan memuncak pada saat ia menerima surat panggilan pemeriksaan,

“Apakah nanti setelah selesai pemeriksaan saya akan ditahan atau tidak?” Pertanyaan yang kerap muncul. Sejumlah pengacara mulai dari yang anak bawang hingga yang bulu hidungnya saja juga sudah ubanan kesulitan menjawab pertanyaan ini. “Ya, tergantung penyidiknya nanti”, “Tergantung bagaimana, kapan sih saya sebagai tersangka bisa ditahan kapan tidak?”

“Kalau ancaman hukuman pasal yang disangkakan 5 tahun atau lebih, ada juga yang dibawah 5 tahun tapi bisa ditahan juga, seperti Penipuan, Penggelapan, “Perbuatan Tidak Menyenangkan” dan beberapa lagi”.

“Jadi kalau ancamannya 5 tahun atau lebih pasti akan ditahan? Kalau ya, berarti saya akan ditahan ya nanti?”

Continue reading

Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Seleksi Hakim

Sejak 2009 khususnya sejak disahkannya UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum kewenangan Komisi Yudisial bertambah. Penambahan kewenangan tersebut yaitu ikut terlibat dalam proses seleksi hakim di tingkat pertama. Berikut bunyi pasal yang memberikan kewenangan baru tersebut:

Pasal 14A

(1) Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Ketentuan ini belum pernah berjalan efektif sejak UU tersebut disahkan, belum pernah seleksi calon hakim tingkat pertama yang dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut. Tahun 2010 lalu memang seleksi hakim tingkat pertama pernah dilaksanakan, namun belum menggunakan mekanisme “seleksi bersama” tersebut. Seleksi calon hakim tingkat pertama saat itu masih menggunakan mekanisme yang lama, yang intinya belum melibatkan Komisi Yudisial.

Kini Pasal 14A tersebut dan pasal-pasal dengan rumusan yang sama dalam UU No. 50 Tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Agama) dan UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan TUN) diajukan pengujian materil oleh IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia). Alasannya, keterlibatan KY menghambat rekrutmen calon hakim. Tak kunjung-kunjungnya selesai pembahasan antara MA dan KY dalam soal rekrutmen sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 14A tersebut membuat regenerasi hakim ke depan menjadi terhambat.[1]

Continue reading

Anotasi Putusan Narkotika – Dugaan Penyiksaan dan Ketiadaan Penasihat Hukum

Menarik membaca putusan PK kasus narkotika ini, putusan no. 172 PK/Pid.Sus/2009. Dalam perkara ini pada akhirnya MA menolak permohonan PK dari Pemohon tersebut. Mari kita mulai membacanya dari pertimbangan majelis hakim agung yang dipimpin oleh Hakim Agung (Alm) Moegihardjo, dan dianggotai oleh ibu Prof. Komariah ES dan Andi Ayyub. Berikut pertimbangan MA tersebut:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHAP ;

Tidak dapat dibuktikan adanya novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Didi kawan Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap atau tidak adalah wewenang dari Penyidik ;

Bahwa tidak dapat dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali ketika memberikan keterangan di depan Penyidik dilakukan di bawah tekanan fisik ;

Bahwa tes urine terhadap Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak diperlukan karena tertangkap tangan ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada waktu itu menyatakan tidak memerlukan Penasihat Hukum, baik ditingkat penyidikan maupun disidang Pengadilan ;

Bahwa dari Berita Acara Persidangan bertanggal 27 Maret 2008 didapati catatan, setelah penyampaian tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana / Terdakwa mohon keringanan hukuman dan dilanjutkan dengan pengucapan putusan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa keterangan saksi dibacakan di depan sidang atas keterangan mereka yang dilakukan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan ;

Demikian pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan tersebut.

Continue reading

Kekhawatiran Praperadilan Paska Putusan MK dan Hakim Sarpin

Sah atau tidaknya penetapan tersangka dapat diajukan praperadilan menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 21/PUU-XII/2014. Putusan ini sejalan dengan putusan praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel dengan pemohon Komjen Budi Gunawan yang diputus oleh hakim Sarpin yang selama sekian bulan mendapat cercaan publik. Kedua putusan ini menurut saya cukup penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, karena dapat merivitalisasi kembali fungsi praperadilan sebagai suatu mekanisme check and ballances kewenangan-kewenangan penegak hukum yang selama ini tidak terlalu optimal.

Ya, banyak pihak yang mencerca putusan Hakim Sarpin dan putusan MK ini, dapat melemahkan pemberantasan korupsi katanya. Tak kurang pendapat ini diutarakan oleh mantan dosen saya di FHUI, Akhiar Salmi dan juga rekan saya di FH Unand, Feri Amsari di Kompas hari ini (30/4/2015), dan juga banyak pihak lainnya mungkin, yang mayoritas mungkin rekan-rekan saya sendiri. Kekhawatiran utama mereka adalah adanya “badai praperadilan” terhadap penetapan tersangka oleh para tersangka itu sendiri atau penasihat hukumnya yang dapat mengganggu proses penyidikan. Kekhawatiran ini juga sempat diutarakan oleh KPK paska putusan Hakim Sarpin yang lalu memang, KPK mengeluh bahwa mereka kekurangan orang di Biro Hukum jika seluruh tersangka KPK mengajukan praperadilan.

Sebelum terlalu jauh mungkin perlu sedikit saya paparkan posisi saya dalam isu ini. Saya setuju dengan kedua putusan ini, menurut saya penetapan tersangka memang harus bisa diuji di Praperadilan. Bahkan tak lama setelah BW ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Bareskrim dalam satu forum yang diadakan oleh pihak Setkab saya dan beberapa rekan mengusulkan agar Jokowi menerbitkan Perppu untuk merevisi Pasal 77 KUHAP yang memungkinkan penetapan tersangka menjadi obyek praperadilan. Pertimbangannya, kewenangan menetapkan seseorang menjadi tersangka berpotensi disalahgunakan oleh penyidik (semua penyidik termasuk penyidik KPK), dan saya berpandangan bahwa berubahnya status seseorang dari manusia bebas menjadi tersangka dapat memiliki implikasi hukum yang mengurangi hak-haknya baik secara hukum maupun sosiologis, oleh karenanya penetapan tersangka pada dasarnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya paksa. Hal ini terbukti dari ditetapkannya BW sebagai Tersangka. Dengan menyandang status sebagai Tersangka ia harus dinon aktifkan dari KPK. Artinya hak-hak, kewajiban, serta kewenangan-kewenangan yang ada padanya sebagai pimpinan KPK menjadi berkurang bahkan hilang. Jika kita berbicara tentang “kriminalisasi” atau Continue reading

Menyoal Status Non Pejabat Negara Hakim Ad Hoc (2)

Bagian Kedua 

Dalam bagian sebelumnya [lihat disini] tulisan saya lebih menyoroti pada argumentasi para pemohon pengujian Pasal 122 huruf e UU ASN, yaitu sejumlah hakim ad hoc, yang menurut saya argumentasi mereka kurang berdasar.

Pada bagian kedua ini saya akan membahas mengenai apakah menurut saya pasal 122 huruf e tersebut memang bermasalah atau tidak.

Konteks Penyebutan Pejabat Negara dalam UU ASN

Seperti telah saya jelaskan sebelumnya, UU ASN pada dasarnya tidak sedang mengatur mengenai pejabat negara, namun mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara atau dalam UU sebelumnya (8/74 jo 43/99) dikenal dengan istilah Pegawai Negeri Sipil. Karena fokusnya mengenai Pegawai ASN, maka tentu perlu diatur bagaimana jika Pegawai ASN menduduki jabatan-jabatan tertentu yang bukan merupakan jabatan yang bukan merupakan bagian dari sistem karir pegawai ASN itu sendiri. Mengenai hal ini sebenarnya judul bab dari pasal yang dipermasalahkan sendiri sudah jelas, yaitu Bab X tentang Pegawai ASN yang Menjadi Pejabat Negara, mulai dari Pasal 121 s/d 125. Secara lebih jelas seperti ini kira-kira struktur pasal di dalam bab tersebut.

Secara umum UU ASN ini mengatur bahwa Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara (Psl 121), kemudian di sebutkan dengan jabatan-jabatan apa yang disebut sebagai pejabat negara (Pasal 122). Penyebutan jabatan-jabatan ini pada dasarnya tidaklah terbatas, hal ini terlihat dari rumusan huruf pasal 122 huruf n yang menyatakan : Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya, di luar apa saja jabatan-jabatan pejabat negara yang disebut dalam pasal 122 huruf a s/d m, UU ini masih membuka kemungkinan adanya jenis jabatan lainnya yang akan disebut sebagai pejabat negara.

Continue reading

Sidang Terbuka Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

Sidang Pengujian Peraturan Perundang-Undangan (Judicial Review) di Mahkamah Agung di dorong agar dilakukan secara terbuka, mengikuti praktek di Mahkamah Konstitusi. Alasannya, agar lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.

Praktek pengujian UU di MK selama ini memang banyak mendapatkan pujian, karena dilaksanakan secara terbuka sebagaimana layaknya persidangan di pengadilan tingkat pertama atau judex facti, sementara itu pengujian perUUan di bawah UU yang dilakukan di MA banyak mendapatkan kritikan karena dilakukan secara “tertutup” seperti pemeriksaan kasasi.

Atas permasalahan ini banyak pihak yang mendorong agar MA meniru praktek yang berlangsung di MK. Tak hanya kalangan CSO (civil society organization) yang mendorong hal ini, pemerintah pun mendorong hal serupa. Bahkan pemerintah mendorong MA untuk membuat Perma (Peraturan Mahkamah Agung) tentang Hukum Acara Pengujian Perundang-Undangan[1].

Dari isu ini ada beberapa hal menurut saya yang perlu dicermati secara serius, pertama terkait perlu tidaknya persidangan Hak Uji dilakukan secara terbuka, dan kedua dimana hal itu seharusnya di atur.

Esensi Persidangan Terbuka

Pertanyaan utama yang akan saya ajukan adalah, seberapa penting persidangan Pengujian Perundang-Undangan dilakukan secara terbuka. Untuk menjawab hal ini ada beberapa hal yang perlu dipikirkan kembali.

Perkara pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua jenis, perkara contentiosa dan perkara voluntair. Dalam perkara contentiosa maka terdapat sengketa antara dua pihak atau lebih atas suatu obyek. Ciri utama dari perkara ini adalah adanya Penggugat dan Tergugat, dan adanya sengketa (dispute) anatara kedua belah pihak atau lebih tersebut. Pihak Penggugat menggugat Tergugat, ia mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang merugikan Penggugat. Atas dalilnya tersebut ia diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat pembuktian yang diperkenankan oleh hukum.

Dalam perkara contentiosa sebelum hakim mengambil kesimpulan, perkara sangatlah bergantung pada fakta-fakta yang dipermasalahkan. Karena pada dasarnya perkara contentiosa adalah perkara mengenai penerapan hukum.

Continue reading

Soal Eksekusi Hukuman Mati

Soal hukuman mati memang selalu menarik, banyak debatnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro dengan alasan (seakan) perintah agama, supaya ada efek jera, dll, ada yang kontra dengan alasan HAM. Saya sendiri? Ah, ga pro maupun kontra. Ga menolak kalau mau dihapus, ga mendukung juga sama yang mati-matian pertahanin jenis hukuman ini.

Tapi bukan soal pro kontra hukuman mati ini yang saya mau bahas kali ini, tapi soal alasan Jaksa Agung yang diberita ini. Dalam berita tersebut Jaksa Agung berdalih kalau pihak kejaksaan kesulitan untuk melakukan eksekusi terpidana mati karena tersandera putusan MK yang memungkinkan Terpidana mengajukan PK lebih dari sekali, setelah MK memutuskan menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kenapa Kejaksaan menjadi merasa tersandera?

Selama ini Kejaksaan memang tidak mau mengeksekusi terpidana mati jika masih ada upaya hukum luar biasa yang masih dapat digunakan oleh Terpidana. Begitu juga jika permohonan grasi belum diputuskan oleh Presiden. Khusus untuk grasi, dalam UU Grasi (2/2002 jo 5/2010) khususnya dalam pasal 13 memang dinyatakan bahwa untuk hukuman mati, permohonan grasi menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati, namun untuk upaya hukum luar biasa, khususnya Peninjauan Kembali, tidak ada ketentuan yang menyatakan permohonan PK akan menunda pelaksanaan eksekusi pidana mati. Jadi, secara hukum, jika permohonan grasi telah ditolak oleh Presiden, maka eksekusi dapat dilakukan, terlepas dari apakah terpidana sedang atau belum mengajukan PK ke Mahkamah Agung.

Continue reading

Misteri Uang Pengganti

Pengantar

Uang Pengganti, sebuah jenis Pidana Tambahan dalam sistem hukum pidana yang khusus ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi kerap diartikan sebagai “uang pengganti kerugian negara”. Yang artinya kira-kira kewajiban bagi terpidana untuk memulihkan segala kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Tentu anda juga berfikir seperti itu bukan? Dulu pun saya berfikir demikian. Tapi setelah saya pergi ke klinik Tong Fang pandangan saya berubah.

Di klinik Tong Fang saya diingatkan untuk membaca kembali rumusan pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999 secara lebih teliti, dan kemudian disuruhnya saya berfikir. Kemudian saya baca pasal tersebut, seperti tertulis di bawah ini:

Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b:

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

  1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi

Begitu tertulis secara jelas. Tak ada kata-kata “sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya”. Tak ada juga pasal yang mengatur definisi Uang Pengganti ini. Lalu mengapa kita berfikir bahwa uang pengganti ini adalah uang pengganti kerugian keuangan negara? Tentu hal ini tidak terlepas dari adanya kesalahpahaman tentang apa itu korupsi, Continue reading