Contoh Kekeliruan Hakim yang Nyata?


Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 K/Pid/2012 (Zahara)

Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Majelis Hakim Agung ketika memeriksa perkara nomo 77 K/Pid/2012 ini, karena tampaknya majelis tersebut salah dalam memahami pasal yang didakwakan Penuntut Umum. Dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP namun di tingkat kasasi tampaknya yang ada difikiran Majelis Hakim Agung terdakwa didakwa dengan pasal 284 KUHP.

Pasal 279
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun :
1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Pasal 284
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa1 pasal 27 BW berlaku baginya;
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Dalam perkara ini sebenarnya Terdakwa didakwa melangsungkan perkawinan dengan suami korban padahal mengetahui bahwa antara suami korban (dituntut dalam berkas terpisah) dengan korban masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah, dan korban tidak memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami. Pasal yang digunakan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP. Di tingkat pertama Pengadilan Negeri Banda Aceh memutus bebas terdakwa. Putusan bebas tersebut dikasasi oleh Penuntut Umum. Penuntut Umum memandang PN Banda Aceh salah dalam menerapkan hukum oleh karena hanya melihat pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tanpa memperhatikan pasal 279 KUHP tersebut.

Walaupun tidak terlalu jelas alasan kasasi Penuntut Umum tapi sepertinya Penuntut Umum (Pemohon Kasasi) mempermasalahkan bahwa seharusnya Judex Facti mempertimbangkan juga fakta bahwa antara suami terdakwa yang juga merupakan suami korban dengan korban masih ada ikatan perkawinan, sementara itu korban tidak memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami, sehingga seharusnya perkawinan yang terjadi antara Terdakwa dengan Suami Terdakwa tersebut melawan hukum, atau poligami yang tidak sah. Namun yang cukup mengherankan ternyata pertimbangan Mahkamah Agung sepertinya tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Mahkamah Agung (Majelis Kasasi a quo) terlihat seperti memandang bahwa perkara ini adalah perkara perzinahan/gendak/overspell yang diatur dalam pasal 284 KUHP. Hal ini terlihat dari pertimbangannya seperti dibawah ini:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu antara Terdakwa dengan Drs. M. Syahril telah melakukan pernikahan, sehingga tidak ternyata ada perzinahan dalam perbuatan Terdakwa;

Seperti terlihat dalam pertimbangan tersebut MA memandang tidak ada perzinahan karena antara terdakwa dengan MS telah melakukan pernikahan. Lha, bukan kah yang dipermasalahkan justru pernikahannya itu sendiri, bukan soal perzinahan?

Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini yaitu:
1. Artidjo Alkotsar (Ketua)
2. Sofyan Sitompul
3. Dudu D. Machmuddin

 

 

 

10 thoughts on “Contoh Kekeliruan Hakim yang Nyata?

  1. Memang ada kesalahan mendasar di situ, pertimbangan hakim tidak nyambung dengan kasusnya. Apa mungkin ada bagian kasusnya yang tidak terlihat dalam putusan ini? Menarik ditelusuri. Misalnya, bagaimana dengan kasus pidana ‘suami’-nya? Terus apa penghulunya juga dipidana? Kalau lihat Pasal 436 KUHP, bahkan ancaman pidana buat penghulu bisa lebih berat..

  2. dakwaan 279 tidak di bahas secara detail begitu pula 284 nya hanya sekilas, pembuktian juga tidak dijelaskan, tapi yang paling penting justru pertimbangan jpu untuk kasasi yang tidak sesuai sehingga menghasilkan putusan tersebut.

  3. alasan kasasi PU memang kurang jelas, tapi sengawur apapun alasan kasasi PU, pertimbangan MA yang mengkaitkan dengan zinah/overspell tersebut tetap kurang tepat. Karena pasal 297 ini tidak ada kaitannya dengan masalah zinah.

  4. Pingback: Meninjau Kembali: Pasal 279 KUHP | Ars Aequi et Boni

  5. tp kalo telah terjadi perzinahan bs dijerat pasal 284 KUHP karena adanya 1 atau kedua2nya yang masih dalam status menikah

  6. kalo boleh saya minta dikirim kasus posisi yang lengkap, dakwaan dan tuntutan dari JPU, serta putusan beserta pertimbangan hakim PN Banda Aceh yang lengkap. Dan saya ingin tahu bagaimana dengan kasus dari suami Terdakwa saat ini??? Terima kasih…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s