- Hukum dan Peradilan
- Kekuasaan Kehakiman dalam Amandemen Konstitusi [klik]
- Seleksi Hakim Agung 2007 dan Perubahan Paket UU Peradilan [klik]
- Kewenangan KPK – Antara Putusan MK dan MA [klik]
- Dilema Peninjauan Kembali oleh Jaksa – Catatan Atas Putusan MA [klik]
- Permasalahan Seputar Pasal 56 KUHAP [klik]
- Problema Komisi Baru [klik]
- Penarikan Penyidik KPK oleh Kepolisian [klik]
- UU MA Disahkan! [klik]
- Kewenangan Komisi Yudisial [klik]
- Penghapusan ketentuan mengenai hakim ad hoc Dalam RUU MA [klik]
- Pengawasan Internal Institusi Hukum – Melemahkan untuk Memperkuat [klik]
- Judicial Independence [klik]
- Hukum Gertak Sambal [klik]
- Aura Kasih dan Sekelumit Masalah dalam Sistem Hukum Kita (1) [klik]
- Struktur Putusan Kasasi Pidana [klik]
- Perangkap Tikus untuk Para Koruptor [klik]
- Seputar Masalah Asas Non Retroaktif [klik]
- Gaji Hakim dan Gaji PNS [klik]
- Siapa Suruh Jadi Hakim? [klik]
- Status Kepegawaian Hakim dan Permasalahannya (1) [klik]
- Status Kepegawaian Hakim dan Permasalahannya (2) [klik]
- Penyederhanaan Proses Peradilan untuk Pejabat Negara Tertentu [klik]
- Pelecehan Kekuasaan Kehakiman (Lagi) [klik]
- Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung [Klik]
- Ultra Legalisme Prof. Yusril Ihza Mahendra [klik]
- Catatan SEMA No. 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan PK dalam Perkara Pidana [klik]
- Tentang Rehabilitasi [klik]
- Gugatan Yusril Atas UU Pilpres dan Potensi Konflik Kepentingan Hamdan Zoelva [klik]
- Pengadilan Khusus
- Kisruh Pengadilan Tipikor [klik]
- Sekelumit Masalah Pengadilan Khusus [klik]
- FAQ Mengenai Pengadilan Khusus [klik]
- UU Pengadilan Tipikor: Bola Panas Untuk Mahkamah Agung* [klik]
- Pidana dan Legislasi
- Tentang Denda [klik]
- Reformasi Denda [klik]
- Nenek Minah dan Kelalaian Legislasi [klik]
- Konsep Perubahan KUHP khusus untuk Denda dan TP Ringan [klik]
- Akhirnya! Penyesuaian KUHP! [klik]
- Daftar UU yang Memuat Ketentuan Pidana [klik]
- Problematika Pasal 3 dan Pasal 8 UU Tipikor [klik]
- UU Pornografi, Kerumitan yang Tidak Perlu [klik]
- Kerumitan Kecil yang Tak Penting dalam Undang-Undang Kita [klik]
- Kasasi Atas Putusan Bebas dan Legislasi yang Tidak Responsif [klik]
- Catatan Atas Teknik Penyusunan Ketentuan Pidana dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [klik]
- Konsolidasi Peraturan Perundang-Undangan yang Telah Mengalami Revisi [klik]
- Nama Delik (1) [klik]
- Seragam Khusus Koruptor [klik]
- Negeri Tanpa Ampunan [klik]
- Pasal 184 (1) KUHAP: Kendala Pembuktian Cybercrime? [klik]
- Rata-Rata Tuntutan dan Hukuman Kasus Kecelakaan Berdasarkan UU 22 Tahun 2009 [klik]
- Delik Santet dalam RUU KUHP? [klik]
- Tinjauan Kritis Atas Peran Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung dalam Upaya Hukum di dalam RUU KUHAP [klik]
- Pasal 197, Putusan Susno Duadji dan Putusan Batal Demi Hukum [klik]
- Kejahatan Luar Biasa, Tindak Pidana Khusus dan KUHP [klik]
- Pengebirian KPK Melalui RUU KUHP? [klik]
- Kasasi Demi Kepentingan Hukum
- Kasasi Demi Kepentingan Hukum [klik]
- Kasasi demi Kepentingan Hukum (2) [klik]
- Rasminah dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum [klik]
- Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Penunjang Fungsi Mahkamah Agung yang Terlupakan [klik]
- Advokat
- Secuput Ide tentang Pengaturan Organisasi Advokat [klik]
- Sedikit Pemikiran Mengenai Organisasi Advokat [klik]
- Tulisan Lepas
- Program Penghijauan Terus Berlanjut! [klik]
- Let’s Go Green or You Will Nyemplung Got! [klik]
- Bike Lane Ad Hoc di Jl. Sudirman [klik]
- 21 Mei 1998 [klik]
- 13 Mei 1998 [klik]
- Suatu Pemikiran tentang Partai Politik Lokal [klik]
- Sedikit Catatan Atas Pendirian Partai Politik [klik]
- Beberapa Pemikiran tentang Bagaimana Mengatasi Kemacetan di DKI [klik]
- Plesetan Surat untuk Osama dan Jawabannya [klik]
- Sepeda
- Menggunakan Bungee Strap Dahon untuk Backpack [klik]
- 6 Bulan Ber-Bike2Work Ria [klik]
- New Bike [klik]
- Gowes To Kantor [klik]
[klik]
KRUPUKULIT 