Tentang Peradilan Kasasi di Belanda

Sekitar tahun 2010-2011 saya berkesempatan bertemu dengan presiden Hoge Raad, Mahkamah Agung Belanda. Saat itu beliau, Geert Corstens Bersama dengan salah seorang wakil presidennya yang juga ketua kamar perdata sedang melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian kunjungan timbal balik MA-Hoge Raad tiap tahunnya yang sudah dimulai sejak tahun 2009 yang berlangsung hingga saat ini. Pertemuan saya dan teman-teman dari LeIP dan PSHK dengan presiden dan wakil presiden Hoge Raad tersebut saat itu difasilitasi oleh Sebastian Pompe, sahabat kami dari Belanda yang memiliki perhatian yang sangat besar dengan peradilan di Indonesia dan juga penulis buku Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung.

Pertemuan tersebut semakin mendorong saya untuk mendalami sistem hukum di Belanda, baik sistem peradilannya maupun perundang-undangannya. Namun satu hal yang paling penting bagi saya sebagai peneliti di LeIP adalah tentunya tentang peradilan kasasi itu sendiri. Menurut saya memang sangat penting untuk mempelajari kembali sistem hukum dan peradilan di Belanda, bukan dalam rangka melakukan transplantasi hukum, namun dalam rangka memahasi sejarah sistem hukum kita itu sendiri. Mengingat sistem hukum kita aslinya ya dari Belanda.

Continue reading

Anotasi Putusan Pembunuhan 1148 K/Pid/2015

Pada sekitar pertengahan tahun 2019 yang lalu saya diminta oleh kawan dari Kontras untuk menganalisa suatu putusan perkara pembunuhan. Permintaan tersebut dilakukan karena Kontras diminta oleh istri terpidana untuk melakukan sesuatu terhadap perkara tersebut, menurut sang istri suaminya tidak bersalah atas pembunuhan yang dituduhkan terhadapnya, dan sang suami saat itu telah divonis 12 tahun penjara di tingkat kasasi. Sang istri juga menyatakan kepada Kontras bahwa suaminya yang hanya seorang supir lepasan disiksa selama proses penyidikan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah ia lakukan tersebut.

Singkat kata setelah membaca putusan kasasi dan tingkat pertama perkara tersebut, darah saya agak mendidih. Tapi belum sampai bisa memasak telur tentunya. Perkara ini di tingkat pertama diputus bebas, sang terdakwa saat itu diputuskan tidak bersalah oleh pengadilan negeri Tasikmalaya. Saat membaca putusan PN Tasik tersebut saya cukup kagum dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Majelis seperti mengakui adanya penyiksaan atau setidaknya pemaksaan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh penyidik, mengakui bahwa terdapat bukti yang direkayasa dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya majelis menyatakan tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdakwa bersalah.

Continue reading

Setelah Kebakaran

Kebakaran di sebuah rutan, 40an orang tewas. Sungguh sebuah tragedi. Menteri Hukum dan HAM menyajikan fakta tentang kondisi rutan tersebut yang sudah tidak mencengangkan lagi yang menjadi salah satu penyebab -apakah penyebab kebakarannya atau mengapa bisa sedemikian banyak korban yang jatuh: rutan tersebut sebelumnya telah overcrowding. Rutan yang didesain hanya untuk 600an orang faktanya diisi 2400an orang. 400an%.

Ya, overcrowding di rutan dan lapas kita bukan berita baru. Data-datanya pun bisa kita lihat secara mudah melalui situs Ditjen PAS. Seberapa besar tingkat overcrowdingnya, dimana-mana saja rutan atau lapas yang overcrowdingnya sudah kebangetan, apakah rutan Tangerang yang kemarin kebakaran itu yang tingkat overcrowdingnya sudah 400an% itu adalah yang tertinggi atau ada lain lagi yang lebih tinggi, bisa dengan mudah dilihat di situs tersebut.

Bukan, saya bukan sedang mengapresiasi upaya transparansi informasi yang dilakukan Kemenkum HAM wabilkhusus Ditjen PAS. Yang ingin saya katakan adalah, overcrowding bukan isu baru. Di sini lah permasalahan yang ingin saya angkat. Bukan isu baru. Artinya, permasalahan ini sudah cukup lama. Setidaknya sejak awal dekade yang lalu overcrowding sudah terlihat dan menjadi sorotan baik publik maupun pemerintah itu sendiri. Ekses yang ditimbulkan dari overcrowding ini, baik dalam bentuk kebakaran seperti saat ini, kerusuhan dsb sudah sering terjadi. Pertanyaannya, mengapa masalah ini seakan tidak pernah terselesaikan? Apa yang salah?

Continue reading

Omnibus dan Ikan Gabus di Negara Civil Law

Sekitar tahun 2013an saat mulai menjelajahi putusan-putusan dan peraturan perundang-undangan di Belanda -via internet tentunya, bukan sekolah, studi banding ke sana atau sejenisnya- saya menemukan satu undang-undang yang menurut saya menarik pada saat itu dan menginspirasi. Undang-undang tersebut yaitu Wet van 21 december 1994 tot partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en andere wetten in verband met de opheffing van het cumulatieverbod inzake de oplegging van hoofdstraffen Staatblad tahun 1995 No. 32. Ok, Bahasa inggrisnya: Act of 21 December 1994 amending the Criminal Code and other laws in part in connection with the abolition of the clause on the imposition of main penalties. Undang-undang ini saya temukan saat mencoba menelusuri sejarah Pasal 14a KUHP Belanda (WvS) yang sama dengan Pasal 14a KUHP Indonesia melalui situs wetten.overheidd.nl, situs resmi publikasi peraturan perundang-undangan pemerintah Belanda yang sangat informatif.

Yang menarik bagi saya dari Stb. 1995, 32 ini adalah, undang-undang ini berisi revisi dari sekian banyak undang-undang sekaligus, tidak hanya 1 undang-undang saja. Ada 13 undang-undang sekaligus yang direvisi dalam 1 undang-undang ini, yaitu WvS, WED (Wet op de Economische delicten), Opium Wet, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Effectenvernieuwingswet, dan 8 undang-undang lainnya. Struktur dari Stb. 1995, 32 ini cukup sederhana. Terdiri dari 14 pasal dimana masing-masing pasal langsung menyatakan merevisi masing-masing undang-undang dan pasal terakhir pasal penutup. Berikut sedikit cuplikan isi undang-undang dalam terjemahan Bahasa inggrisnya tersebut agar bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas.

Continue reading

Common Sense di Negeri Uncommon Law

Sebuah cerita tentang putusan penghinaan

“Innalilahi wainailaihi rojiun. Dapat kabar berita duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup?”

Apa yang salah dengan 3 potong kalimat ini? Lebih jauh lagi, apakah layak 3 kalimat ini dinyatakan sebagai sebuah kejahatan dan yang menuliskannya dipenjara 3 bulan ditambah lagi dengan denda Rp. 10 juta?

3 potong kalimat pendek ini adalah kalimat-kalimat yang disampaikan seorang dosen dari suatu universitas negeri dalam sebuah whatsapp group yang berisi civitas akademika dari universitas negeri tersebut. 3 potong kalimat ini membuat sang dosen dihukum sebagaimana di atas. 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah.

Continue reading

Cerita Lama Yang (Sayangnya) Tidak Basi-Basi

Seorang teman yang berprofesi sebagai advokat bercerita tentang kejadian yang baru ia alami. Ia diminta untuk membayar 50 juta rupiah jika perkaranya ingin dilimpahkan ke tahap penuntutan. Kliennya adalah pihak korban dari suatu penipuan. Dalam kasus ini teman saya adalah kuasa hukum dari pihak korban yang ingin agar pelaku segera diproses di pengadilan. Proses penyidikan sebenarnya sudah selesai, namun berkas perkara tak kunjung dilimpahkan juga oleh sang penyidik. Berbagai alasan diungkapkan, tapi pada intinya hanya ingin ‘uang pelicin’.

Ia bertanya kepada saya, apa yang harus ia lakukan. Ia tidak mau memenuhi keinginan sang penyidik tersebut. Karena idealisme dan juga karena kasihan dengan kliennya. Sudah menjadi korban kejahatan, harus mengeluarkan biaya untuk advokat, kini harus membayar “biaya penyidikan” yang seharusnya, di atas kertas-kertas Lembaran Negara, tidak dipungut biaya. Kliennya pun juga bukan orang yang berada-berada amat. Kelas menengah yang pas-pasan yang kalau tidak terpaksa tidak akan mau berurusan dengan masalah hukum. Masalah yang di mata sebagian besar orang adalah masalah yang gelap, penuh ketidakpastian. Istilah jaman dulunya, kalau lapor kehilangan kambing malah akan nambah hilang motor.

Continue reading

Permasalahan Pengaturan Pidana Denda dalam RKUHP

Sebuah Catatan Parsial atas RKUHP

Secara umum penyusun RKUHP telah cukup baik dalam menyusun pidana khususnya pidana denda. Pidana denda diatur dalam sistem kategori sebagaimana dianut di Belanda saat ini. Sistem pengaturan denda dengan sistem ini memudahkan pemutakhiran nominal denda jika sewaktu-waktu dipandang nominal denda yang ada sudah tidak sesuai lagi, misalnya karena faktor inflasi. Perubahan akan dilakukan cukup dengan merevisi 1 (satu) pasal saja, yaitu pasal yang mengatur besaran kategori itu sendiri. Kelebihan lainnya dalam RKUHP yang patut diapresiasi adalah adanya dorongan agar pidana non pemenjaraan lebih diutamakan dibanding pidana penjara (pasal 57), dimana pidana denda adalah salah satu pidana non pemenjaraan yang utama.

Namun demikian pengaturan pidana denda dalam RKUHP ini bukan tanpa masalah. Permasalahan utama terkait pengaturan pengganti pidana denda itu sendiri, yaitu ketentuan yang mengatur konsekuensi jika pidana denda tidak dibayarkan oleh terpidana.

Continue reading

Bikepacking Jakarta – Bali (7)

Bojonegoro – Surabaya (105 KM)

Hari ke-8

Ingatan saya atas rute ini sudah agak samar-samar, maklum baru ditulis 3 tahun setelahnya.

 

Screen Shot 2019-04-09 at 16.54.14

Seperti biasa pagi ini saya bangun sekitar jam 6. Sekitar jam 6.30an kopi beserta roti bakar diantar oleh pihak hotel untuk sarapan. Hotel ini seperti hotel di Pati, sarapannya ya hanya kopi atau teh plus roti atau pisang rebus, di antar ke teras hotel. Sambil ngopi saya cek rute di googlemaps, sekitar 100an KM ternyata jarak hotel ini ke pusat kota Surabaya. Lumayan lah. Normal.

Sekitar jam 7 lewat dikit, cek out, dan melanjutkan perjalanan. Dari hotel ini ternyata tidak terlalu jauh ke jalan utama menuju Surabaya, jalan yang tinggal lurus-lurus saja. Cuaca pagi itu lumayan cerah, tidak terlalu panas dan tidak mendung juga.

Sekitar jam 9an perut mulai lapar, maklum cuma sarapan roti dan kopi. Kebetulan ada warung nasi yang sudah buka, warung nasi yang terbuat dari bilik-bilik bambu. Agak lupa makan apa saya pagi itu, yang saya ingat di samping warung tersebut ada seekor kambing duduk-duduk santai, dan sepeda saya parkir di sebelahnya.

 

Selesai makan, sekitar jam 10 kurang mulai lanjut gowes lagi. Tak banyak yang saya Continue reading

Bikepacking Jakarta-Bali (6)

Pati – Bojonegoro

Sudah agak lama saya tidak melanjutkan tulisan ini, hampir setahun sejak bagian ke 5, Semarang-Pati, dan lebih dari 2 tahun sejak pergowesan jakarta-bali saya lakukan. Semoga masih banyak yg saya ingat…

Hari ke-7

Jalur Pati-Bojonegoro ini termasuk salah satu jalur terpanjang dan salah satu jalur yang cukup berkesan selama perjalanan ini. Jarak yang saya tempuh sepanjang +/- 123 KM, berangkat sekitar jam 7.30 pagi s/d sekitar jam 8 malam.

Pati-Bojonegoro

Sekitar jam 6 pagi saya bangun tidur. Begitu nongkrong di teras tak lama kemudian pegawai hotel datang menyediakan termos, kopi bubuk, teh, gula dan …singkong kalau tidak salah. Lumayan, paling ga bisa ngopi agak beneran lagi, bukan kopi sachetan. Kenapa begitu saya nongkrong di teras tiba-tiba mas-mas hotelnya langsung ngasih seperangkat sarapan? Ya karena kamar saya kamar yang paling dekat dengan lobby hotelnya. Jadi mas-mas hotelnya bisa langsung melihat saya. Anyway, ga penting juga soal itu.

Saya cek kaos yang semalam saya cuci di jemuran di teras, ternyata belum kering. Ga masalah, nanti tinggal dijemur di stang aja selama perjalanan seperti sebelumnya, nanti juga akan kering. Saya kemudian beres-beres.

Continue reading

Bikepacking Jakarta – Bali (5)

Semarang – Pati

Hari ke-6

Jalur Semarang – Pati termasuk salah satu jalur yang terpendek selama perjalanan ini, +/- 80 KM. Total perjalanan sekitar 8 jam, berangkat jam 10.30 s/d 18.30.

Semarang-Pati

Saat sampai di Semarang saya berfikir untuk bertemu Syukron, teman dari Satjipto Rahardjo Institut (SRI). Sebelumnya memang kami sudah kontak-kontakkan, terutama begitu dia tahu saya sedang touring dan ada kemungkinan akan melewati Semarang. Namun malam itu saya belum tahu apakah mas Syukron besok pagi ada waktu atau tidak, ga enak ngontak terlalu malam, jadi baru esok pagi saya akan mengontak dia.

Karena malam itu belum jelas apakah besok pagi akan ketemua dia atau tidak maka malam itu saya coba buat dua skenario target kota berikutnya. Kalau jadi ketemuan maka kira-kira saya akan jalan jadi Semarang agak siangan, maka target berikutnya yang paling mungkin adalah Pati, namun kalau ga jadi ketemuan targetnya bisa sampai Rembang.

Pagi sekitar jam 7an saya WA mas Syukron, alhamdulillah pagi itu dia agak kosong jadi Continue reading