Bikepacking Jakarta-Bali (2)

Lanjutan cerita Bikepacking Jakarta-Bali yang saya lakukan pertengahan agustus 2016 lalu. Tulisan pertama bisa klik di sini.

Bandung-Cirebon

Hari ke 3

Selasa 16 Agustus, pagi itu ga dapat sarapan di hotel, paket irit. Sekitar jam 7.30an berangkat menuju Cirebon. Menurut google maps jarak tempuh hotel-Cirebon +/- 130 KM. Belum tahu apakah bisa nyampe cirebon malam nanti atau ga. Kalau lihat di google maps sepertinya akan melewati pegunungan lagi. 2 hari sebelumnya yang jalannya melewati pegunungan per hari hanya +/- 80 km. Ini 130 KM, berarti nambah +/- 50 KM lagi. Ya sial-sial malam nyampe Jatiwangi lah.

Map - Bandung - Cirebon

Dari hotel Nyland gowes ke arah timur. Lalu lintas Bandung macet parah juga ternyata, tapi yang ke arah berlawanan dengan saya. Setelah berjalan 4-5 KM berhenti dulu di alfamart, beli counterpaint. Otot di bawah dan atas dengkul lumayan sakit ternyata.  Setelah lewat penjara Sukamiskin kembali melipir, sarapan di sebuah warteg.

Selesai sarapan dan menghabiskan sebatang rokok, perjalanan dilanjutkan. Menurut google maps ke arah Cirebon lewat Jatinangor, dan setelah Jatinangor mulai lah daerah pegunungan. Track sampai ITB dan UNPAD di Jatinangor lumayan datar, kalaupun ada tanjakan masih normal, tanjakan dalam kota. Namun, begitu melewati UNPAD barulah penderitaan dimulai lagi.

Tanjakan pertama lumayan curam, belokan pula. Mengingat tanjakannya cukup terjal Continue reading

Tentang Bukti Elektronik dan Putusan MK

Apakah rekaman “Papa Minta Saham” jadinya tak dapat dijadikan bukti? Tentu ini pertanyaan yang relevan dalam kasus Setya Novanto paska putusan MK No. 20/PUU-XVI/2016 yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik bukanlah sebagai alat bukti yang sah kecuali diperoleh atas permintaan kepolisian, kejaksaan atau institusi penegak hukum. Pertanyaan tersebut penting pasalnya dalam perkara “Papa Minta Saham” ini bukti yang menjadi dasar perkara adalah rekaman pembicaraan antara SN bersama dengan M Rizal Chalid dan Dirut PT Freeport Syamsuddin Maaruf yang dilakukan secara diam-diam oleh SM, bukan oleh penegak hukum.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya akan memberikan beberapa ilustrasi. Terjadi sebuah perampokan dan pembunuhan di sebuah minimarket, dalam minimarket tersebut terdapat CCTV yang dipasang oleh pemiliknya. Dalam CCTV tersebut terlihat jelas segala kejadian yang terjadi, dan wajah para pelaku pun terlihat sangat jelas. Bahkan para pelaku sempat sengaja memperlihatkan wajahnya ke kamera CCTV tersebut, seakan memang sengaja ingin diketahui wajahnya. Tak cukup memamerkan wajahnya, para pelaku pun setelah melakukan perampokan dan membunuh semua orang yang ada di dalam minimarket secara sadis tersebut juga melakukan tindakan yang sangat tidak diduga-duga, mereka menari jaipong. Entah apa maksudnya. Tak ada saksi yang hidup dalam kejadian tersebut. Yang ada hanya rekaman CCTV tersebut.

Dalam perkara semacam itu, apakah kita mau bilang rekaman CCTV tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti untuk menjerat para pelaku semata karena CCTV tersebut tidak Continue reading

Bikepacking Jakarta-Bali (1)

Modal sepeda lipat roda 20 inchi, paru2 diisi tiga bungkus rokok sehari, body yang agak (ciee agak) kurus, gowes Jakarta-Bali? Mungkin agak janggal, tapi …bukan sulap bukan sihir, ternyata saya bisa.. Sendirian. Total waktu tempuh selama bersepeda 12 hari, dengan jarak +/- 1300 KM. Perjalanan dimulai tanggal 14 Agustus dari Palmerah sampai Kuta Bali tanggal 27 Agustus. Ya, jadinya 13 hari karena di Surabaya saya menambah 1 hari, mengunjungi saudara sekaligus service sepeda dan cuci cuci baju.

Sepeda yang saya gunakan sepeda lipat merek Dahon Vitesse D7, bukan sepeda touring memang namun sepeda commuter, sepeda yang sudah 6 tahun belakangan ini saya gunakan untuk ngantor. Kenapa ga pake sepeda touring, MTB atau apapun yang rodanya lebih besar diameternya? …ya adanya cuma ini mau gimana lagi?

20160814_060625

Persiapan

Rencana traveling keliling jawa (awalnya ga kepikiran untuk sampai bali) sudah saya rencanakan 3 bulan sebelumnya. Agak berlebihan sih kalau dibilang rencana, karena pada Continue reading

Tentang ‘Makar’

Seorang perempuan ditangkap karena melakukan pembaptisan anaknya bertepatan dengan peringatan HUT Proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS). Dalam pembaptisan tersebut dilakukan upacara penghibaran bendera RMS dan doa bersama untuk perjuangan RMS. Ia memang seorang simpatisan RMS. Ia kemudian dihukum 2,5 tahun oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi dengan ketua majelisnya mantan aktivis hak asasi manusia.[1] Perempuan tersebut dinyatakan terbukti melakukan ‘tindak pidana makar’. Tak ada senjata yang ditemukan dalam kegiatan tersebut, hanya bendera RMS, dan sejumlah dokumen.

img1450866328813

Dalam peristiwa lainnya, seorang lelaki ditangkap karena turut serta dalam acara peringatan HUT proklamasi kemerdekaan Negara Republik Melanesia Barat atau Papua Barat. Dalam upacara tersebut dilakukan pengibaran bendera Bintang 14, bendera negara Papua Barat. Lelaki tersebut kemudian diputus bersalah oleh Mahkamah Agung ditingkat kasasi karena “turut serta melakukan makar”, majelis kasasi yang dipimpin oleh seorang hakim agung berlatar belakang hakim militer menjatuhi penjara 5 tahun[2]. Kembali, tak ada senjata yang ditemukan dalam kegiatan tersebut, hanya bendera dan sejumlah dokumen dan sound system.

Dua kasus di atas hanya sejumlah kecil kasus upacara peringatan hut kemerdekaan kelompok separatis yang kemudian dipidana karena Continue reading

Tergantung Penyidik

“Ditahan, ga, ditahan, ga, ditahan,ga… “ itu mungkin perasaan tiap orang yang menjadi tersangka atas suatu tindak pidana yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, atau beberapa pasal tertentu. Kekhawatiran ini biasanya akan memuncak pada saat ia menerima surat panggilan pemeriksaan,

“Apakah nanti setelah selesai pemeriksaan saya akan ditahan atau tidak?” Pertanyaan yang kerap muncul. Sejumlah pengacara mulai dari yang anak bawang hingga yang bulu hidungnya saja juga sudah ubanan kesulitan menjawab pertanyaan ini. “Ya, tergantung penyidiknya nanti”, “Tergantung bagaimana, kapan sih saya sebagai tersangka bisa ditahan kapan tidak?”

“Kalau ancaman hukuman pasal yang disangkakan 5 tahun atau lebih, ada juga yang dibawah 5 tahun tapi bisa ditahan juga, seperti Penipuan, Penggelapan, “Perbuatan Tidak Menyenangkan” dan beberapa lagi”.

“Jadi kalau ancamannya 5 tahun atau lebih pasti akan ditahan? Kalau ya, berarti saya akan ditahan ya nanti?”

Continue reading

Anotasi Putusan Narkotika – Dugaan Penyiksaan dan Ketiadaan Penasihat Hukum

Menarik membaca putusan PK kasus narkotika ini, putusan no. 172 PK/Pid.Sus/2009. Dalam perkara ini pada akhirnya MA menolak permohonan PK dari Pemohon tersebut. Mari kita mulai membacanya dari pertimbangan majelis hakim agung yang dipimpin oleh Hakim Agung (Alm) Moegihardjo, dan dianggotai oleh ibu Prof. Komariah ES dan Andi Ayyub. Berikut pertimbangan MA tersebut:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHAP ;

Tidak dapat dibuktikan adanya novum dan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Didi kawan Pemohon Peninjauan Kembali ditangkap atau tidak adalah wewenang dari Penyidik ;

Bahwa tidak dapat dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali ketika memberikan keterangan di depan Penyidik dilakukan di bawah tekanan fisik ;

Bahwa tes urine terhadap Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak diperlukan karena tertangkap tangan ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada waktu itu menyatakan tidak memerlukan Penasihat Hukum, baik ditingkat penyidikan maupun disidang Pengadilan ;

Bahwa dari Berita Acara Persidangan bertanggal 27 Maret 2008 didapati catatan, setelah penyampaian tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana / Terdakwa mohon keringanan hukuman dan dilanjutkan dengan pengucapan putusan oleh Majelis Hakim ;

Bahwa keterangan saksi dibacakan di depan sidang atas keterangan mereka yang dilakukan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan ;

Demikian pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam putusan tersebut.

Continue reading