Tentang Peradilan Kasasi di Belanda

Sekitar tahun 2010-2011 saya berkesempatan bertemu dengan presiden Hoge Raad, Mahkamah Agung Belanda. Saat itu beliau, Geert Corstens Bersama dengan salah seorang wakil presidennya yang juga ketua kamar perdata sedang melakukan kunjungan ke Mahkamah Agung. Kunjungan tersebut merupakan rangkaian kunjungan timbal balik MA-Hoge Raad tiap tahunnya yang sudah dimulai sejak tahun 2009 yang berlangsung hingga saat ini. Pertemuan saya dan teman-teman dari LeIP dan PSHK dengan presiden dan wakil presiden Hoge Raad tersebut saat itu difasilitasi oleh Sebastian Pompe, sahabat kami dari Belanda yang memiliki perhatian yang sangat besar dengan peradilan di Indonesia dan juga penulis buku Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung.

Pertemuan tersebut semakin mendorong saya untuk mendalami sistem hukum di Belanda, baik sistem peradilannya maupun perundang-undangannya. Namun satu hal yang paling penting bagi saya sebagai peneliti di LeIP adalah tentunya tentang peradilan kasasi itu sendiri. Menurut saya memang sangat penting untuk mempelajari kembali sistem hukum dan peradilan di Belanda, bukan dalam rangka melakukan transplantasi hukum, namun dalam rangka memahasi sejarah sistem hukum kita itu sendiri. Mengingat sistem hukum kita aslinya ya dari Belanda.

Continue reading

Struktur Putusan Kasasi – Pidana

Apakah putusan kasasi memiliki struktur? Tentu. Dalam catatan ini saya akan sedikit membahas mengenai struktur putusan kasasi khusus untuk perkara pidana. Catatan saya ini tidak didasarkan pada teori apapun atau literatur apapun, namun pengamatan atas putusan-putusan kasasi yang selama ini saya baca.

Struktur putusan kasasi pidana terdiri dari beberapa model. Pertama, struktur putusan yang umum. Yang dimaksud dengan umum yaitu dimana putusan kasasi ini merupakan putusan atas permohonan kasasi terhadap putusan banding dan pemohon/para pemohon mengajukan memori kasasi. Kedua putusan Kasasi atas putusan tingkat pertama yang membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa. Ketiga, putusan kasasi atas putusan tingkat banding yang membebaskan atau melepaskan terdakwa. Keempat, putusan kasasi dimana pemohon kasasi tidak Continue reading

Kasasi Atas Putusan Bebas

Beberapa waktu yang lalu isu Kasasi Atas Putusan Bebas kembali jadi bahan perdebatan. Isu ini dipicu dari putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan Muchdi Pr atas dakwaan pembunuhan berencana terhadap Munir. Para penasihat hukum Muchdi Pr menolak JPU mengajukan kasasi atas putusan tersebut karena berdasarkan KUHAP atas putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum. Hukumonline juga pernah mengangkat wacana ini dalam fokusnya yang berjudul Kasasi atas Vonis Bebas, Yurisprudensi yang Menerobos KUHAP .

Mengenai bisa atau tidaknya putusan bebas diajukan upaya hukum sebenarnya menurut saya hal itu sudah tidak perlu diperdebatkan, karena faktanya MA telah banyak menerima kasasi atas putusan bebas yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan penelusuran sementara yang saya lakukan atas putusan-putusan MA yang terdapat di www.putusan.net untuk perkara korupsi saja setidaknya JPU pernah mengajukan kasasi atas putusan bebas sebanyak 38 kali, 12 diantaranya diterima dan dikabulkan oleh MA. berikut daftar putusan MA yang menerima dan mengabulkan kasasi atas putusan bebas :

Perkara korupsi:

  1. 464 K/Pid/2005
  2. 1144 K/Pid/2006
  3. 1163 K/Pid/2005
  4. 1384 K/Pid/2005
  5. 1500 K/Pid/2006
  6. 1528 K/Pid/2006
  7. 1565 K/Pid/2004
  8. 2010 K/Pid/2005
  9. 2931 K/Pid/2006
  10. 341 K/Pid/2006
  11. 434 K/Pid/2001
  12. 929 K/Pid/2004

Saat ini saya sedang menelusuri masalah serupa dalam jenis-jenis perkara lainnya selain korupsi. sejauh ini saya telah menemukan cukup banyak juga perkara pembunuhan dan perbuatan tidak menyenangkan. Data selengkapnya akan menyusul.

(Update 26 Mei 2009)

Perkara Penganiayaan:

  1. 1219 K/Pid/2004
  2. 1235 K/Pid/2004
  3. 1237 K/Pid/2004
  4. 1244 K/Pid/2004
  5. 1245 K/Pid/2004
  6. 1440 K/Pid/2001

Perkara Pembunuhan:

  1. 1347 K/Pid/2005
  2. 1562 K/Pid/2005

Perkara Kelalaian yang Mengakibatkan Matinya Orang:

  1. 1073 K/Pid/2002
  2. 2200 K/Pid/2005
  3. 2 K/Pidsus/2008

(update 12 Juni 2006)

Perkara Pemalsuan

  1. 13 K/PID/2007
  2. 1114 K/PID/2006
  3. 1254 K/PID/2002
  4. 1309 K/PID/2006
  5. 1445 K/PID/2003
  6. 1641 K/PID/2003
  7. 1754 K/PID/2005
  8. 1772 K/PID/2005
  9. 1874 K/PID/2006
  10. 2252 K/PID/2006



13-K-PID-2007
1114-K-PID-2006
1254-K-PID-2002
1309-K-PID-2006
1445-K-PID-2003
1641-K-PID-2003
1754-K-PID-2005
1772-K-PID-2005
1874-K-PID-2006
2252-K-PID-2006