Keterangan Ahli Hukum Sebagai Alat Bukti?

Melanjutkan diskusi tentang (Saksi) Ahli di Hukumonline beberapa hari lalu (klik Ahli Hukum Tak Perlu Lagi Dihadirkan di Sidang) salah satu isu yang didiskusikan dalam diskusi tersebut adalah tentang layak atau tidaknya Ahli Hukum dihadirkan dalam persidangan untuk didengarkan keterangannya sebagai Ahli. Isu ini memang kerap menjadi polemik dilakangan ahli hukum atau pemerhati hukum itu sendiri. Sebagian pihak menilai tidak lah tepat jika ahli hukum menjadi ahli dalam persidangan karena prinsip ius curia novit (hakim harus dipandang tahu hukum), namun sebagian pihak berpendapat masih bisa dengan pandangan bahwa faktanya tidak semua hakim (ternyata) tahu hukum, atau setidaknya perkembangan hukum baru.

Setidaknya 10-15 tahun terakhir memang muncul fenomena yang cukup masif dimana hampir di semua kasus-kasus besar, khususnya korupsi dalam persidangan selalu hadir Ahli Hukum untuk didengar keterangannya sebagai alat bukti keterangan Ahli. Fenomena ini kemudian melahirkan sindiran kepada para ahli tersebut dengan munculnya istilah “Ahli Bersaksi”, entah artinya keahliannya bersaksi atau apa, yang jelas istilah tersebut berkonotasi negatif. Menjadi ‘ahli’ dalam persidangan kini memang seakan sudah menjadi suatu profesi baru bagi kalangan akademisi hukum, mungkin karena honornya lumayan (besar).

Tepat kah ahli hukum didengar keterangannya sebagai ahli dalam persidangan? Menurut saya tidak. Mengapa?

Fungsi pembuktian adalah untuk membuktikan segala tuduhan perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa, serta peristiwa-peristiwa lainnya yang relevan dengannya. Dalam setiap perkara yang pertama kali Continue reading

Ruwet

“Izin Sadap Lemahkan KPK” begitu headline Kompas rabu 20 Maret 2013 yang lalu. Berita ini muncul terkait pengaturan mengenai penyadapan dalam RUU KUHAP yang sudah diserahkan ke DPR oleh Presiden untuk dilakukan pembahasan.

Isu perlu tidaknya penyadapan yang dilakukan oleh KPK mendapatkan izin terlebih dahulu dari pengadilan memang selalu menjadi isu yang sensitif. Pelemahan KPK. Begitu kira-kira dugaan masyarakat pada umumnya. “Izin Pengadilan hanya memperlambat upaya pemberantasan korupsi”, suara lainnya, “Mafia peradilan masih banyak, nanti rencana penyadapan akan bisa bocor”, “Pasal izin pengadilan untuk penyadapan ini adalah pasal titipan koruptor!”. dan masih banyak lagi contoh-contoh dugaan masyarakat mengenai isu ini.

Apakah penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu? Suatu pertanyaan yang sudah agak malas untuk saya jawab. Karena dari bagaimana polemik atas isu perlu tidaknya izin penyadapan ini berkembang ada hal yang menurut saya lebih mendasar yang perlu kita cermati. Yaitu bagaimana Continue reading

Program Penghijauan Terus Berlanjut!

Program Penghijauan Kota Jakarta tampaknya semakin gencar dilakukan oleh Pemda DKI. Terbukti, setelah penanaman pertama pohon di tengah Jl. Sudirman yang lalu (baca: Let’s Go Green or You Will Nyemplung Got!) Pemda kembali menanam beberapa pohon di jalan yang sama.

Dalam pantauan saya terdapat 3 titik penanaman pohon baru, 1 titik di jalan sudirman depan SCBD dan dua titik lainnya di seberangnya, dekat lokasi sebelumnya. Untuk menambah keindahan kota, pohon yang ditanam di depan SCBD tidak ditanam dijalan namun menggunakan pot, mungkin agar terkesan lebih hommy. Belum diketahui apa merek pot tersebut. Tidak penting juga sih.

Hingga saat ini belum diketahui juga jenis pohon apa yang ditanam oleh Pemda, Continue reading

Let’s Go Green or You Will Nyemplung Got!

Memang menakjubkan program-program yang dilaksanakan oleh Pemda DKI dibawah kepemimpinan bang Foke ini untuk menciptakan kota Jakarta yang lebih nyaman dan aman. Setelah melaksanakan program pembangunan Bike Lane Ad Hoc di Jl. Sudirman, kini Pemda DKI sedang giat-giatnya melakukan program penghijauan di Jl. Sudirman.

Program penghijauan di Jl. Sudirman? Bukan kah Jl. Sudirman sudah cukup rindang? Entah lah. Tapi seperti itu lah kiranya adanya. Program penghijauan ini sepertinya baru dimulai beberapa hari ini, dimulai dengan menanam 1 buah pohon di depan pintu Stadion Gelora Bung Karno Senayan yang tepat dipinggir jalur lambat Jl. Sudirman. Mungkin dalam beberapa hari atau minggu ke depan Pemda DKI akan menambah jumlah pohon tersebut.

Semangat Pemda DKI sepertinya sangat tinggi dalam menjalankan program ini, mungkin terpengaruh kampanye pemanasan global yang semakin gencar beberapa tahun terakhir ini. Hal ini terbukti dari bagaimana Pemda DKI menempatkan pohon tersebut. Oleh karena keterbatasan lahan di Jakarta yang memang sudah semakin Continue reading

Bike Lane Ad Hoc di Jl. Sudirman

Di sepanjang Jl. Sudirman saat ini sudah dibangun Bike Lane atau Jalur Sepeda. Horeeee! Sebagai Pegowes yang setiap hari melewati Jl. Sudirman Bike Lane ini cukup membantu. Memang kapan Pemda DKI membangun Bike Lane di Jl. Sudirman, bukan kah sejauh ini baru ada di daerah Jl. Barito-Melawai yang sejauh ini bermanfaat sebagai tempat parkir Bajaj?

Pembangunan Bike Lane di Jl. Sudirman dimulai pada akhir tahun 2011 yang lalu, tepatnya saat dilakukan penggalian gorong-gorong yang sempat mengakibatkan macet yang luar biasa pada saat itu. Setelah proyek penggalian selesai kemudian dibuatlah lubang-lubang air dari besi agar air hujan yang numpang lewat di Jl. Continue reading

Rasminah dan Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Beberapa hari yang lalu masyarakat kembali dikejutkan oleh sebuah kasus, kasus Pencurian Piring dan Sop Buntut, setelah beberapa minggu sebelumnya dikejutkan oleh kasus pencurian sandal jepit. Kasus Pencurian Piring dengan terdakwa seorang pembantu rumah tangga bernama Rasminah ini sebenarnya sudah menjadi bahan perbincangan di akhir tahun 2010 lalu namun kasus ini mencuat kembali setelah Mahkamah Agung akhirnya memutus Rasminah terbukti bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara selama 130 hari (4 bulan 10 hari). (link putusan bisa diunduh di sini)

Dalam kasus ini Rasminah di tingkat pertama diputus bebas oleh Pengadilan Negeri  Tangerang, namun Penuntut Umum pada Kejari Tangerang kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Di tingkat Kasasi putusan tidak bulat, seorang hakim agung yang juga duduk sebagai ketua majelis dalam perkara tersebut, Artidjo Alkotsar memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat dua hakim anggota lainnya (dissenting). Artidjo berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas PN Tangerang tersebut merupakan putusan bebas tidak murni, sehingga menurutnya seharunya permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima.

Setelah MA memutus dan mengabulkan kasasi Penuntut Umum hebohlah kasus ini. Cercaan demi cercaan ditujukan ke Mahkamah Agung. Bahkan seorang anggota Komisi III DPR dengan bodohnya menyatakan akan mengusulkan Komisi III untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menganalisa putusan-putusan MA[i].

Kelalaian Berjamaah

Mengapa kasus seperti ini muncul, apa yang salah? Tentunya saya tidak ingin mencoba menganalisa mengapa Rasminah mencuri, atau apakah benar ia mencuri. Bagi saya ini masalah lain yang bukan menjadi porsi saya. Saya hanya akan Continue reading

Sedikit Catatan Atas Pendirian Partai Politik

(Lanjutan tulisan Suatu Pemikiran Tentang Partai Politik Lokal)

Pagi ini saya saya menonton Apa Kabar Indonesia Pagi di TVOne dengan topik seputar biaya kunjungan kerja DPR. Narasumber di acara tersebut anggota DPR dari fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan dan salah seorang aktivis Fitra (Forum Transparansi Anggaran).

Pembawa acara memulai dengan menceritakan adanya kenaikan anggaran bagi DPR untuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Menanggapi hal itu Trimedya menyatakan bahwa khususnya untuk anggaran kunjungan kerja di dalam negeri (reses) walaupun sudah naik namun banyak anggota DPR yang merasa masih kurang. Hal tersebut dikarenakan masing-masing anggota merasa harus memiliki kantor perwakilan (rumah aspirasi) di masing-masing Daerah Pemilihannya (Dapil), sementara itu biaya untuk memelihara kantor perwakilan tersebut tentunya tidak sedikit, untuk menyewa kantor, menggaji staf dll. Dan anggaran kunjungan kerja (reses) yang ada tidak memadai untuk membiayai itu semua. Continue reading

Kisruh Pengadilan Tipikor

Ricuh pengadilan tipikor. Semua orang seakan mempermasalahkan pengadilan khusus yang baru terbentuk –tidak baru-baru amat sih, sebelumnya sudah ada, tapi karena Putusan MK No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menyatakan pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 bertentangan dengan konstitusi maka kasus korupsi tidak boleh lagi diadili di dua pengadilan yang berbeda, pengadilan tipikor yang saat itu hanya ada di Jakarta dan pengadilan umum. Apa pasal pengadilan khusus ini yang undang-undangnya baru disahkan pada tahun 2009 yang lalu melalui UU No. 46 Tahun 2009 dipermasalahkan? Tak lain dan tak kurang adalah karena ternyata beberapa putusan pengadilan ini di beberapa daerah diluar ekpektasi publik yaitu memutus bebas sejumlah terdakwa kasus korupsi. Publik terperanjat, “kok bisa koruptor dibebaskan?”, berbeda dengan pengadilan tipikor sebelumnya (yang hanya ada di jakarta) dimana tidak ada putusan yang bersifat pembebasan.

Sejumlah aktivis anti korupsi menuntut agar dilakukan evaluasi atas keberadaan pengadilan ini, khususnya evaluasi atas para hakimnya, baik karir maupun ad hoc. Sejumlah tokoh hukum bahkan menuntut agar sebaiknya dibubarkan saja, atau setidaknya dihentikan ‘pendirian’ pengadilan-pengadilan tipikor di daerah atas masalah ini. Yang bagi saya mengherankan adalah pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyatakan sebaiknya Pengadilan Tipikor hanya ada di Jakarta saja untuk mengadili perkara-perkara korupsi tertentu, sementara perkara-perkara korupsi biasa sebaiknya tetap diadili dimasing-masing pengadilan umum (negeri) sebagaimana sebelumnya. Intinya, Ketua MK yang satu ini mendorong agar ada dualisme lagi dalam pemeriksaan kasus korupsi di pengadilan. Dualisme yang dulu oleh institusi yang sama dinyatakan bertentangan dengan konstitusi. Continue reading

Hukum Gertak Sambal

TANAH NEGARA Dilarang Masuk/Memanfaatkan; ANCAMAN PIDANA Pasal bla bla bla…

Seberapa sering kita melihat papan peringatan seperti pada gambar di atas? Ratusan? Ribuan? Papan yang isinya begitu menyeramkan ini bertebaran dibanyak tempat di seluruh negeri ini mungkin. Dua buah papan di gambar itu sendiri saya temukan di dekat rumah saya. Tapi seperti yang terlihat juga di gambar di atas sepertinya papan peringatan tersebut tak ubahnya seperti gertak sambal, sebut saja Hukum Gertak Sambal. Mengapa? Ya seperti yang juga terlihat di dalam gambar tersebut, papan peringatan tersebut seperti tak bergigi, bahkan tepat dibawah papan tersebut masyarakat dapat – tak hanya sekedar masuk, namun bahkan mendirikan bangunan. Di hukum? Meh!

Hukum Gertak Sambal ini banyak bertebaran di peraturan perundang-undangan kita. Tak hanya di papan peringatan seperti di atas. Kita semua mungkin sudah tau itu. Mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah. Kalimat-kalimat garang dituliskan di atas lembaran-lembaran negara, dengan ancaman penjara, kurungan, denda hingga administratif. Namun kalimat tinggal kalimat. Pasal tinggal pasal, yang terpenjara dalam lembaran-lembaran negara tersebut yang mungkin para aparat penegak hukum sendiri tak pernah melihatnya. Kalaupun pernah melihatnya, seperti juga dalam gambar di atas, seperti tak peduli.

Contoh lain Hukum Gertak Sambal: Rambu-rambu lalu lintas, termasuk lampu lalulintas. Huruf “P” dicoret, “S” dicoret dll seperti tak ada lagi artinya. Anak saya yang berusia lima tahun yang baru saja dari Museum Lalu Lintas (saya juga baru tau kalau ada museum ini) bertanya, apa arti “P” dicoret? Ketika saya jawab artinya dilarang parkir didaerah tersebut lalu dia bertanya lagi, mengapa banyak mobil/motor parkir di bawah rambu tersebut? Bagaimana menjawabnya coba? Yang menakjubkan bahkan pelanggaran-pelanggaran ini jamak kita lihat di instansi-instansi pemerintahan, termasuk kantor kepolisian. Coba saja lihat di Mabes Polri atau Polres Jakarta Selatan, Pusat, Barat dll.

Apa dampak dari Hukum Gertak Sambal ini? Banyak. Tapi yang terpenting adalah merendahkan kewibawaan hukum dan negara itu sendiri. Dan ketika kewibawaan negara – yang katanya merupakan organisasi kewibawaan- maka….

Aura Kasih dan Sekelumit Masalah dalam Sistem Hukum Kita (1)

Mungkin hampir semua orang yang berlatar belakang pendidikan hukum mengetahui bahwa dalam hubungan perjanjian ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji maka masalah ini adalah masalah hukum keperdataan bukan hukum pidana. Pihak yang dirugikan berhak untuk menggugat pihak yang dipandang wanprestasi melalui peradilan perdata, bukan melaporkan masalah tersebut ke kepolisian.

Ketika saya menonton sebuah acara infotainmen sontak saya terkejut dengan berita mengenai kasus yang dialami oleh Aura Kasih, salah seorang selebriti yang sedang naik daun. Dalam berita tersebut diberitakan bahwa AK dilaporkan ke kepolisian karena dirinya membatalkan perjanjian secara sepihak dengan pihak penyelenggara suatu acara di Makassar. Cerita agak lengkapnya kira-kira seperti ini, Pihak penyelenggara suatu acara di Makassar melakukan perjanjian dengan pihak AK untuk manggung di suatu acara ulang Continue reading