Sedikit Catatan Atas Pendirian Partai Politik

(Lanjutan tulisan Suatu Pemikiran Tentang Partai Politik Lokal)

Pagi ini saya saya menonton Apa Kabar Indonesia Pagi di TVOne dengan topik seputar biaya kunjungan kerja DPR. Narasumber di acara tersebut anggota DPR dari fraksi PDIP, Trimedya Panjaitan dan salah seorang aktivis Fitra (Forum Transparansi Anggaran).

Pembawa acara memulai dengan menceritakan adanya kenaikan anggaran bagi DPR untuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Menanggapi hal itu Trimedya menyatakan bahwa khususnya untuk anggaran kunjungan kerja di dalam negeri (reses) walaupun sudah naik namun banyak anggota DPR yang merasa masih kurang. Hal tersebut dikarenakan masing-masing anggota merasa harus memiliki kantor perwakilan (rumah aspirasi) di masing-masing Daerah Pemilihannya (Dapil), sementara itu biaya untuk memelihara kantor perwakilan tersebut tentunya tidak sedikit, untuk menyewa kantor, menggaji staf dll. Dan anggaran kunjungan kerja (reses) yang ada tidak memadai untuk membiayai itu semua. Continue reading

Suatu Pemikiran tentang Partai Politik Lokal

Suatu Pemikiran tentang Partai Politik Lokal

Draft Kasar

Tujuan: Mendekatkan Partai Politik dengan konstituen melalui perubahan Sistem Pemilu

Apa itu Parpol Lokal? Yang saya maksud dengan Parpol Lokal di sini sebenarnya bukanlah suatu nama atau bentuk Partai Politik, namun lebih kepada dimungkinkannya suatu Partai Politik yang hanya memiliki perwakilan di beberapa daerah saja untuk ikut dalam Pemilihan Umum. Tujuan dari konsep “Parpol Lokal” ini adalah untuk membuka akses kepada rakyat untuk dapat lebih berpartisipasi dalam pemerintahan.

Anda tentu akan bertanya, “bukankah saat ini sudah tidak seperti masa Orde Baru dimana tidak dimungkinkan untuk membentuk parpol selain yang telah ada dan disebutkan dalam undang-undang khususnya UU No. 3 Tahun 1975? Bukankah saat ini rakyat sudah bebas membentuk partai politik, bahkan sudah terlalu banyak?”

Ya dan tidak. Itu jawaban saya. Ya, bahwa saat ini sudah tidak dilarang lagi membentuk Partai Politik seperti yang terjadi di masa Orde Baru. Tapi bebas? Belum tentu. Coba kita lihat UU No. 2 Tahun 2008 bagaimana syarat pendirian Parpol. Continue reading