Selected Cases – Pidana

Bagian ini memuat kutipan putusan dan beberapa resume putusan Mahkamah Agung dalam bidang Pidana. Bagian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu Pidana dan Acara Pidana.

PIDANA

  • Umum
  1. Kasus Unik – Pencurian 3 buah pot Tanaman Hias dan Ikan Mas [klik]
  2. Perbuatan Curang [klik]
  3. Penggelapan dalam Jabatan [klik]
  4. Perbuatan Tidak Menyenangkan [klik]
  5. Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana [klik]
  6. Pemerasan [klik]
  7. Pembebanan Biaya Jasa Kepada Pihak yang Kalah Dalam Permainan Tidak Termasuk Judi [klik]
  8. Putusan-Putusan Penyiksaan oleh Polisi [klik]
  9. Putusan-Putusan dimana Terdapat Unsur Penyiksaan Di dalam Penyidikannya [klik]
  10. Permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum Atas Kasus-Kasus Kecil [klik]
  11. Penipuan atau Penyuapan? [klik]
  • Unsur Kesengajaan dan Unsur Melawan Hukum
  1. Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (1) [klik]
  2. Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (2) [klik]
  3. Melawan Hukum Materil Dalam Fungsi Positif (3) [klik]
  4. Penyalahgunaan Kewenangan [klik]
  5. Unsur “patut harus dapat diduganya” dalam Pasal Penadahan  [klik]
  6. Contoh Beleid (Kebijakan) yang Tidak Dapat Dipidana [klik]
  7. Menembak Bagian Dada Memenuhi Unsur Kesengajaan Untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain [klik]
  8. Alasan Pembenar – Menjalankan Perintah Undang-Undang (Pasal 50 KUHP) [klik]
  9. Tindakan Kepala Desa menjual Tanaman yang berada di atas Tanah Bengkok yang ditanam oleh Kepala Desa Sebelumnya tidak melanggar hukum [klik]
  10. Keadaan Memaksa [klik]
  11. Perubahan Data Gender Karena Faktor Biologis Bukan Merupakan Tindak Pidana [klik]
  • Korupsi
  1. Putusan Perkara Korupsi di Koperasi Pegawai Negeri [klik]
  2. Daftar Putusan Korupsi tentang Pengembalian Kerugian Negara [klik]
  3. Pungutan Liar di BUMN Sebagai Korupsi [klik]
  4. Putusan Korupsi di bawah Pidana Minimum [klik]
  5. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi [klik]
  6. Unsur Kerugian Negara atau Perekonomian Negara [klik]
  7. Korupsi DPRD – PP 110 Tahun 2000 [klik]
  8. Pemungutan Parkir Liar Sebagai Korupsi [klik]
  • Penghinaan
  1. Penghinaan Terhadap Badan Hukum [klik]
  2. Penghinaan Terhadap Badan Hukum (2) – PT Duta Pertiwi [klik]
  3. Pengaduan Fitnah [klik]
  4. Penghinaan yang Dilakukan oleh Suami Terhadap Istri [klik]
  5. Putusan Lepas dalam Kasus Penghinaan Terhadap Penguasa [klik]
  6. Surat Klaim Atas Hak dalam Suatu Sengketa Tidak Termasuk Penghinaan [klik]
  • Sanksi
  1. Pembayaran Uang Pengganti [klik]
  2. Tentang Uang Pengganti [klik]
  3. Pidana Denda Yang Dihapuskan Karena Tidak Mungkin Untuk Diterapkan [klik]
  4. Pengertian Penjara dan/atau Denda [klik]
  5. Penafsiran “Penjara dan/atau Denda” (2) [klik]
  6. Pidana Minimum Bagi Anak Dibawah Umur [klik]
  7. Ancaman Pidana Minimum Tidak Mengikat Bagi Terdakwa Anak [klik]
  8. Hukuman Percobaan yang Dibatalkan Mahkamah Agung [klik]
  9. Hukuman Percobaan yang Dibatalkan Mahkamah Agung (2) [klik]
  10. Putusan Judex Jurist yang Mengubah Hukuman [klik]
  11. Judex Factie yang Mengubah Hukuman Tanpa Pertimbangan [klik]
  12.  Penjatuhan Hukuman/Sanksi [klik]
  13. Pembatalan Hukuman Mati oleh MA atas Dasar Inkonstitusionalitas Pidana Mati [klik]
  14. Penjatuhan Hukuman Yang Tidak Jelas [klik]
  • Restorative Justice
  1. Pemberian Ganti Kerugian dalam Perkara Pembunuhan [klik]
  2. Nota Perdamaian yang Ditolak [klik]
  • Narkotika
  1. Kesaksian Polisi yang Tidak Dibenarkan [klik]
  2. Pengenyampingan Hasil Lab yang Tidak Dibenarkan [klik]
  3. Putusan tentang Narkotika [klik]
  4. Unsur Memiliki atau Menguasasi Dalam Perkara Narkotika [klik]
  5. Penjatuhan Tindakan Kewajiban Rehabilitasi atas Perbuatan yang Didakwa Pasal 111 UU Narkotika [klik]
  6. Contoh Kasus Narkotika yang Diduga Dilakukan dengan Penjebakan/Rekayasa [klik]
  7. Inkonsistensi Mahkamah Agung dalam Perkara Narkotika [klik]
  8. Dibebaskannya Penyalahguna Akibat idak dimasukkannya Pasal Penyalahguna Dalam Dakwaan [klik]
  9. Ultra Petitum yang Dibenarkan [klik]
  10. Catatan Mahkamah Agung Atas Praktek Penjebakan dalam Perkara Narkotika [klik]

HUKUM ACARA PIDANA

  • Umum
  1. Kasasi atas Putusan Bebas [klik]
  2. Pengertian Bebas Tidak Murni [klik]
  3. Pencabutan Pengaduan yang Melampaui Waktu [klik]
  4. Contoh Putusan Pidana Korporasi (1) [klik]
  5. Terdakwa yang Tidak Didampingi oleh Penasehat Hukum bisa Dibebaskan dan Dugaan Penyiksaan merupakan Beban Pembuktian dari JPU, bukan Terdakwa [klik]
  6. Permohonan Kasasi yang Menyetujui Putusan Judex Facti [klik]
  7. Aneh! [klik]
  8. Peralihan Hak Keperdataan Melalui Putusan Pidana [klik]
  9. Putusan Kasasi yang Tidak Mencantumkan Perintah Terdakwa Ditahan/Tetap Dalam Tahanan [klik]
  10. Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Putusan yang Melampaui Tuntutan [klik]
  11. Pencabutan BAP yang Dibenarkan & Pemeriksaan Tersangka Tanpa Penasihat Hukum [klik]
  • Tentang Dakwaan
  1. Isi Surat Dakwaan [klik]
  2. Putusan Atas Perbuatan yang Tidak Didakwakan [klik]
  3. Pengadilan Tidak Berwenang Mengubah / Membaca Dakwaan Subsidaritas menjadi Dakwaan Alternatif [klik]
  4. Perubahan Surat Dakwaan [klik]
  5. Contoh Putusan Kasasi yang Membatalkan Dakwaan JPU Karena Pemeriksaan Tanpa Izin Pejabat [klik]
  • Peninjauan Kembali
  1. PK Yang Diajukan Jaksa (1) [klik]
  2. PK Yang Diajukan Jaksa (2) [klik]
  3. Putusan PK Syahril Sabirin dan Joko S Tjandra [klik]
  4. Contoh PK yang Tidak Diterima Karena Alasan Tidak Diajukan oleh Terpidana [klik]
  5. Putusan Pengadilan Sebagai Novum [klik]
  6. Pemberian Ganti Kerugian dalam Perkara Pembunuhan [klik]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s