Kasasi Demi Kepentingan Hukum (2)


Beberapa waktu yang lalu saya memposting pertanyaan mengenai apakah pernah ada putusan Kasasi Demi Kepentingan Hukum (cassatie in  het belang der wet), upaya hukum luar biasa yang kewenangannya khusus dimiliki oleh Jaksa Agung (link). Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar dari seorang kawan yang juga merupakan seorang dosen di UI yang memberitahukan pada saya bahwa ia menemukan dalam bukunya MH Silaban SH yang berjudul Kasasi – Upaya Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa pernah ada putusan KDKH.

Berikut Nomor-nomor putusan KDKH tersebut:

  1. 4 K/Rup/1956
  2. 178 K/Kr/1962 (Update 4 Nop 2011)
  3. 13 K/Kr/1964
  4. 25 K/Kr/1964
  5. 186 K/Kr/1979
  6. 1828 K/Pid/1989

Dari kelima putusan tersebut sejauh ini saya telah menemukan 3 di antaranya, yaitu 3 putusan yang disebut terakhir. Secara berurutan 3 putusan tersebut dapat ditemukan di Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1969, 1978, dan 1992.

Namun dari ketiga putusan yang telah saya temukan tersebut sepertinya putusan No. 25 K/Kr/1964 sebenarnya tidak layak disebut sebagai KDKH oleh karena putusannya menimbulkan akibat bagi terpidana, yang mana seharusnya hal itu tidak terjadi dalam KDKH. Sementara dua putusan lainnya layak dan memang dimaksudkan sebagai permohonan KDKH.

Putusan No. 25 K/Kr/1964 ini dapat dibilang sekedar penyiasatan belaka dari Mahkamah Agung pada saat itu untuk tetap dapat menerima permohonan Kasasi dari JPU. Perkara ini sendiri merupakan perkara tindak pidana ekonomi dengan terdakwa Go Siang Jong. Dalam perkara ini awalnya Pengadilan Ekonomi Makassar memutus bebas terdakwa. Atas putusan bebas tersebut JPU kemudian mengajukan banding, namun permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi Ekonomi di Makassar. Dalam kutipan putusan yang ada dalam Himpunan Yurisprudensi tersebut tidak dijabarkan pertimbangan hukum dari majelis hakim banding tersebut, namun jika melihat pada UU Darurat No. 7 Tahun 1955 khususnya pasal 43 sepertinya alasannya adalah oleh karena putusan tingkat pertama tersebut termasuk pada putusan yang tidak dapat diajukan banding.

Atas putusan Banding tersebut JPU kemudian mengajukan permohonan Kasasi. Akan tetapi tampaknya permohonan kasasi tersebut telah lewat waktu hingga 6 minggu.  Seharusnya permohonan kasasi tersebut menurut MA tidak dapat diterima, namun oleh MA kemudian permohonan tersebut diperlakukan sebagai permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Agung (KDKH) sehingga tidak terikat oleh batas waktu. Dalam putusannya kemudian MA mengabulkan permohonan kasasi tersebut, membatalkan putusan banding, serta memerintahkan Pengadilan Tinggi Ekonomi di Makassar membuka kembali persidangan atas permohonan banding JPU yang sebelumnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai deskripsi atas kedua putusan lainnya akan saya tulis dalam waktu dekat.

(Update 20 Juli 2010)

Putusan Kasasi No. 1828 K/Pid/1989 merupakan putusan atas Praperadilan atas masalah Penyitaan. Dalam perkara ini di tingkat Praperadilan pemohon mempermasalahkan penyitaan Kapal miliknya yang dilakukan oleh Kepolisian. Atas permohonan tersebut pengadilan negeri kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut tidak sah. Putusan Praperadilan PN tersebut kemudian diajukan Kasasi Demi Kepentingan Hukum oleh Jaksa Agung dengan alasan seharusnya penyitaan tidak termasuk dalam obyek sengketa Praperadilan.

Atas permohonan KDKH tersebut kemudian MA mengabulkannya dan membatalkan putusan praperadilan tersebut, namun menyatakan bahwa putusan MA ini tidak berdampak hukum, atau dengan kata lain putusan praperadilan tetap berlaku. Putusan MA tersebut merupakan upaya untuk meluruskan hukum semata yang berguna sebagai yurisprudensi. Putusan ini mempertegas ketentuan dalam KUHAP yang menyatakan bahwa obyek praperadilan tidak termasuk masalah penyitaan.

(Update 4 Nopember 2011)

Hari ini saya menemukan satu lagi putusan KDKH yang diputus oleh Mahkamah Agung pada tahun 1962 di website BPHN.go.id, yaitu perkara pidana dengan no. 178 K/Kr/1962 dengan terdakwa Liem Swan Thwan. Perkara pidana ini merupakan perkara Tindak Pidana Ekonomi UU Darurat No. 7 Tahun 1955 yang diadili di Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi.

Dalam perkara ini Terdakwa di dakwa karena melakukan beberapa perbuatan yang berdasarkan UUDarurat No. 7/55 masuk dalam kualifikasi Kejahatan dan beberapa perbuatan lainnya yang masuk dalam kualifikasi Pelanggaran. Di tingkat pertama seluruh dakwaan JPU dinyatakan terbukti, namun JPU dalam perkara tersebut tetap mengajukan Banding. Permohonan Banding tersebut diterima sebagian oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Ekonomi, khusus untuk dakwaan Pelanggaran PT TPE menyatakan tidak dapat diterima oleh karena menurut PT berdasarkan Pasal 42 UUDarurat 7/55 tersebut terhadap Pelanggaran tidak dapat diajukan Banding.

Atas putusan PT TPE yang menolak permohonan Banding atas Pelanggaran tersebut Jaksa Agung tidak sependapat. Jaksa Agung saat itu berpendapat bahwa tafsir PT TPE dalam perkara tersebut tidak tepat sehingga mengajukan permohonan Kasasi. Permohonan Kasasi ini kemudian oleh Mahkamah Agung diperlakukan sebagai KDKH (serupa dengan catatan saya atas putusan No. 25 K/Kr/1964 di atas). dalam pertimbangannya MA sependapat dengan Jaksa Agung, bahwa PT TPE telah salah dalam menafsirkan Pasal 42 UUDarurat No. 7 Tahun 1955, menurut MA pasal tersebut tidak berarti bahwa setiap putusan atas Pelanggaran tidak dapat diajukan Banding, namun hanya putusan atas Pelanggaran yang (pada intinya) bersifat pembebasan saja yang tidak dapat diajukan Banding.

Dokumen putusan No. 178 K/Kr/1962 tersebut dapat diunduh di sini.

5 thoughts on “Kasasi Demi Kepentingan Hukum (2)

  1. makasih atas infonya… tolong bisa kasih tau judul buku yang membahas mengenai KDKH ini..
    ^^

  2. yang membahas secara khusus tentang KDKH saya belum pernah nemu. tapi secara parsial instrumen ini biasanya sedikit diulas di buku-buku tentang acara pidana atau tentang kasasi. Ada satu buku yang pernah saya temukan yang agak lumayan membahas isu ini yaitu karangan MH Silaban SH yang berjudul Kasasi – Upaya Hukum Acara Pidana. Kurang tau bisa diperoleh dimana ini buku, kebetulan dulu saya pernah dipinjamkan oleh teman.

  3. yang saya perlukan untk acara perdata, apakah ada upaya hukum KDKH ini dalam acara prdata? jika ada tolong beritahu sumbernya drmn atw literatur ap yg dpt saya baca utk mengetahuinya..
    skli lg trmakasih..

  4. KDKH dimungkinkan di acara perdata. bisa cek UU Mahkamah Agung mengenai hal ini. UU 14 Tahun 1985 yang diubah oleh UU 5 Tahun 2004 dan UU No. 3 Tahun 2009. Saya pernah sedikit ulas KDKH di Majalah Tempo. filenya bisa dicari di http://www.Leip.Or.Id, judulnya kalo ga salah Kasasi Demi Kepentingan Hukum, Upaya Hukum yang Terlupakan.

    Untuk memahami KDKH, perlu lihat juga Belanda. Untuk langkah awal bisa lihat http://www.rechtspraak.nl. Situs resmi mahkamah agung belanda. Situs ini memang berbahasa belanda, tapi bisa pakai fasilitas google translate. Dari sini kita bisa memahami perbedaan yang mendasar antara KDKH di sini dan belanda dan mengapa KDKH di sini tidak berjalan.

    Untuk literatur khusus KDKH acara perdata saya belum menemukannya. tapi biasanya dibahas sedikit juga di literatur2 yang membahas mengenai kasasi.

    sekian, semoga membantu.

  5. Diadili Tanpa Barang Bukti
    DIVONIS 10 TAHUN
    EDIH MENCARI KEADILAN

    Edih Kusnadi,warga serpong Tangerang yang dituduh menjadi bandar narkoba,disiksa polisi,dipaksa mengaku lalu dijebloskan kepenjara.
    Semua itu dilakukan penegak hukum tanpa ada barang bukti dari tersangka Edih. Sialnya lagi fakta-fakta hukum yang diajukan Edih tak digubris dan hakim memberinya vonis 10 tahun penjara. Memang lebih ringan dari tuntutan jaksa yang 13 tahun,tapi Edih tetap tidak terima karena merasa tidak bersalah. Dia mengajukan banding dan kini mendekam di Rutan Cipinang menunggu putusan Kasasi. Ditemui di Rutan Edih yang sangat menderita itu menyampaikan kronologi kasusnya. Dia menganggap kasusnya itu direkayasa oleh polisi “SAYA MOHON BANTUAN AHLI-AHLI HUKUM UNTUK MEMBANTU MEMBONGKAR REKAYASA KASUS INI” katanya. Sedihmya lagi, dan Edih tidak habis pikir mengapa hakim menjatuhkan vonis 10 tahun atas keterangan satu orang saksi. Padahal dia dituduh mau terima narkoba,ditangkap tanpa barang bukti. Saksi tersebut adalah iswadi yang ditangkap tangan membawa narkoba.
    Kasus ini bermula ketika Edih ditangkap di jalan Gajah Mada jakarta pusat,pada 14 mei 2011 “saya dituduh mau terima narkoba dari iswadi,tapi saya ketemu iswadi dipolda. Tidak ada barang bukti narkoba disaya maupun dikendaraan saya tetapi dibawa kepolda” kata Edih.
    Sebelumnya polisi sudah menangkap dua orang Iswadi Chandra alias kiting dan Kurniawan alias buluk. Ditemukan barang bukti sabu 54 gram yang sudah dicampur tawas, dia mendapatkannya dari pulo gadung. Saya hanya mengenal Iswadi dan tidak kenal dengan Kurniawan katanya. Edih menduga dia ditangkap lantaran dijebak oleh Iswadi. Saat polisi menangkap Iswadi dan Kurniawan kebetulan Edih menghubungi Iswadi,tapi tidak diangkat beberapa jam kemudian bari Iswadi yang menghubungi saya terus untuk ketemu,karena mau kekota saya janjian saja ketemu sekalian untuk membicarakan pekerjaan asuransi. Saya bekerja diperusahaan asuransi, ujar dia.
    “pada saat setelah penangkapan,sebelum dites urine, saya dikasih makan dan minum kopi 2 kali bersama kurniawan. Hasilnya positif tapi samar samar. Saya menduga itu direkayasa polisi memasukan amphetamine kedalam minuman saya. mereka kesal karena dinilai saya tidak kooferatif. Kata Edih.
    Edih mengatakan ia mempunyai hasil rontgen dan surat dokter dari poliklinik Bhayangkara yang menyatakan bahwa lengannya patah.
    Seluruh isi vonis hakim pengadilan Negeri Jakarta Timur itu dianggapnya tak masuk akal. AMAR PUTUSAN “MENYATAKAN TERDAKWA EDIH SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA SEBANYAK LEBIH DARI 5 GRAM MELALUI PEMUFAKATAN JAHAT” Ini aneh sekali, saya menyentuh barang itu saja tidak,apalagi menerimanya. Barang bukti dari saya sebuah ponsel, tidak ada sms atau pembicaraan tentang narkoba didalamnya. Ini sungguh tidak adil, kata Edih.
    Sementara dalam pertimbangannya majelis menyatakan: MENIMBANG BAHWA WALAUPUN PADA SAAT TERDAKWA DITANGKAP,TERDAKWA BELUM MENERIMA SABU YANG DIPESANNYA TERSEBUT, MENURUT HEMAT MAJELIS HAL ITU DIKARENAKAN TERDAKWA KEBURU DITANGKAP OLEH PETUGAS. DAN WALAUPUN TERDAKWA MEMBANTAH BAHWA DIDINYA TIDAK PERNAH MEMESAN SABU PADA ISWADI MAUPUN RI,NAMUN BERDASARKAN BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN URINE NO B/131/V/2011/DOKPOL YANG DIBUAT DAN DITANDATANGANI OLEH dr. BAYU DWI SISWANTO TERNYATA URINE TERDAKWA POSITIF MENGANDUNG AMPHETAMINE”. Sedangkan terdakwa tidak pernah mengajukan dari pihak yang berkompeten.
    Saya dites urine 22 jam setelah ditangkap, sempat dikasih makan dan minum kopi 2 kali, saya menduga mereka mencampurkan amphetamine kedalam kopi saya. Bagi saya tidak masuk akal ada benda itu dalam urine saya karena saya tidak menkomsumsi narkoba. Kata Edih lagi. Dia cuma berharap para hakim agung di MA mendengarkankeluhannya dan membebaskannya. “karena seratus persen saya tidak bersalah” tutupnya.
    SEKARANG SEDANG PROSES KASASI
    http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4f59d9a315ebb/salah-tangkap-dan-disiksa-dalam-penyidikan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s