PK Yang Diajukan Jaksa (1)


Putusan MA No. 84 PK/Pid/2006 (Mulyar bin Syamsi)

Diputus tanggal 18 Juli 2007

Perkara ini merupakan perkara tindak pidana kehutanan dimana Terdakwa baik ditingkat pertama maupun banding dinyatakan terbukti menyuruh orang lain dengan tanpa hak mengangkut hasil hutan tanpa izin. Namun pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Palangkaraya sedikit mengkoreksi putusan PN Muara Teweh khusus mengenai status 2 buah barang bukti, yaitu 2 buah truk yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu ilegal tersebut. PT Palangkaraya memutuskan kedua buah truk tersebut tidak dirampas oleh negara namun dikembalikan kepada yang berhak oleh karena keduanya berstatus jaminan fidusia.

Setelah putusan Banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kasasi namun mengajukan PK setelah putusan Banding tersebut berkekuatan hukum tetap. Pokok persoalan yang menjadi alasan PK Penuntut Umum ini adalah mengenai status dua buah truk tersebut. Penuntut Umum beralasan bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan oleh karena kedua truk tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan menurut UU Kehutanan semua alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dibidang kehutanan harus dirampas oleh negara, terlepas dari apakah alat-alat/barang-barang bukti tersebut milik terpidana atau bukan.

Atas permohonan PK yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut MA menyatakan tidak dapat menerima permohonan PK tersebut dengan alasan secara berdasarkan KUHAP PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Berikut pertimbangan MA tersebut:

Kutipan Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara formil, permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauankembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauankembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauankembali ;

Bahwa “due proses of law” tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauankembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali tidak dapat diterima, maka alasan-alasan peninjauankembali tidak dipertimbangkan lagi;

Majelis Hakim Agung :

1) Iskandar Kamil (Ketua);

2) Djoko Sarwoko (Anggota);

3) Bahauddin Qoudry (Anggota)

http://putusan.mahkamahagung.go.id/app-mari/putusan/details.php?catid=81de9cff1decf3073aed0270eaf081e4&cgyid=

PK Yang Diajukan Jaksa

Putusan MA No. 84 PK/Pid/2006 (Mulyar bin Syamsi)

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung akan terlebih dahulu mempertimbangkan secara formil, permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum ;

Bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah menentukan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauankembali kepada Mahkamah Agung;

Bahwa ketentuan tersebut telah mengatur secara tegas dan limitatif bahwa yang dapat mengajukan peninjauankembali adalah Terpidana atau ahli warisnya. Hal ini berarti bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauankembali. Dengan adanya ketentuan yang tegas dan limitatif tersebut, tidak diperlukan lagi ketentuan khusus, yang mengatur bahwa yang bukan Terpidana atau ahli warisnya tidak dapat mengajukan peninjauankembali ;

Bahwa “due proses of law” tersebut berfungsi sebagai pembatasan kekuasaan Negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat, dan bersifat normatif, sehingga tidak dapat ditafsirkan dan tidak dapat disimpangi, karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan peninjauankembali atas putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan kesalahan dalam penerapan hukum acara, sehingga permohonan peninjauan kembali yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali tidak dapat diterima, maka alasan-alasan peninjauankembali tidak dipertimbangkan lagi;

Majelis Hakim Agung : 1) Iskandar Kamil (Ketua); 2) Djoko Sarwoko (Anggota); 3) Bahauddin Qoudry (Anggota)

12 thoughts on “PK Yang Diajukan Jaksa (1)

  1. saya
    hari ini baru mendengar dari pn tegal, bahwa jaksa telah menandatangani
    pk terhadap diri saya ,yg telah di putus onslag van alle vervolging
    oleh ma, jadi saya binggung menhadapi kepastian hukum yg ada di negara
    ini, dari mulai di polda , kejaksaan tinggi, dan di pn saya di hukum
    2th, di pt di tambah jadi 3th, baru di kasasi saya mendapat kepastian
    hukum dengan putusan onslag, di karenakan jelas bahwa apa yg saya
    perbuat adalah perbuatan perdata dan udah jelas ada putusan perdata yg
    incrahnya, dan barang tersebut jelas milik saya sebagai terdakwa. dalam
    perkara saya ini saya berhadapan dengan kakak kandung saya yg sangat
    kaya raya, dengan pembahasan bapak2 di atas membuat saya tambah
    binggung lagi, apa orang yg di nyatakan terbukti dakwaanya ,tp
    perbuatan jelas bukan tindak pidana dengan seenak nya jaksa bisa pk
    seenak nya?? Dan apa ada kerugian negara dalam kasus saya ini? Dan
    apakah ada kepentigan umum dalam kasus saya ini? seperti yg selalu
    jaksa membela diri dalam semua pk yg pernah di lakukanya selama ini?
    Dan saya melihat hal2 aneh dalam kasus saya ini, kami hanya bisa mohon
    pertolongan kepada bapak2 gi mana cara mencuatkan kasus saya ini,
    supaya di dengar oleh aparat2 hukum yg di atas, dan bukan cuma mencuat
    kan kasus2 yg jelas ada kerugian negara! dan kepentigan umum di
    dalamnya. sedangan jelas dalam kasus saya ini adalah kepentigan
    perorangan. Dan sebagai orang yg awam hukum, sekali lg saya mohon
    bantuan bapak2, untuk membantu mencuatkan kasus ini kepermukaan. terima
    kasih

  2. sdr. zaki, bisakah saya mendapatkan nomor kontak atau email anda segera? saya sedang mencoba menghubungi wartawan dari hukumonline untuk mencoba menggali kasus anda ini. nomor kontak dan email dapat anda kirimkan ke saya melalui email di anakleip@gmail.com . terima kasih

  3. pa kami memohon sekali lg untuk mencuat kan kasus pk jaksa terhadap diri saya ini ke permukaan,sebagai orang kecil, kami ngeri melihat hukum di negara ini yg ga peduli sama sekali, dan pk di angap hal biasa, bahkan kasus gembok pun di pk nya, tetapi tidak ada yg komentar kecuali bpk. Dan saya sebagai terdakwa dan pernah merasakan tidur di hotel prodeo dengan meningalkan seorang anak perempuan umur 8bln , saya merasakan betul2 udah cape ama hukum ini. saya pun sangup utuk datang ke kejagung atau pun kemana aja, tapi sebagai orang kecil apa bisa di dengar oleh mereka2 yg di atas. tampa adanya orang2 yg ingin menegakan rasa keadilan di negara ini nampak nya ,hanya omong kosong belaka. pa no hp saya adalah 08179597498, terima kasih.

  4. yang sabar pak!!!! ALLAH menyertai anda dan keluarga, saya juga lg skripsi mengangkat PK yang diajukan jaksa.

  5. @meilina: aq jg lg buat skripsi, sepertinya kasus ini menarik untuk dibahas. kita2 sharing2 yuk.

  6. bagi anda mungkin tidak adil, karena anda sebagai terdakwa, bagaimana dengan korban…. korban merasa ini tidak adil… nah makanya di PK nanti dilihat kembali, karena ini saringannya sudah cukup jauh, sehingga bisa diharapkan dapat sebuah keputusan yg bersih dari segala kepentingan

  7. Hmm…menarik. Bagaimana mengukur keadilan?

    Jika setelah pk korban masih merasa tidak adil,masih bisa PK lagi? Lalu jika terdakwa juga merasa tidak adil atas PK jaksa tsb apakah terdakwa/terpidana bisa PK juga?

    Lalu bagaimana juga dengan korban2 lainnya yg putusannya tidak di PK oleh jaksa? Bagaimana dengan terdakwa yg diputus akibat PK oleh jaksa melihat banyak terdakwa lain yg dibebaskan atau dilepaskan namun tidak di PK oleh Jaksa?

    Kepastian hukum adalah keadilan juga bung. Keadilan untuk (terdakwa dan korban) di masa lalu dan (terdakwa dan korban) dimasa depan. Hukum acara dibuat untuk itu, untuk menjaga fairness (bukan just). Dan fairness adalah syarat untuk mencapai keadilan (just)
    Btw, thanx atas commentnya.

  8. sukur pk jaksa sy di tolak oleh MA akhirnnya dan putusan sudah sampai di tanggan saya , 7 tahun sy terombang ambing oleh kepastian hukum , di Polda ,kejaksaan, PN , PT , MA dan PK JAKSA ya allah kuat kan hamba2 mu ini

  9. Pingback: Daftar Putusan PK dimana Pemohon PK adalah Jaksa Penuntut Umum « KRUPUKULIT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s