Panja Putusan MA Salahi Khitah DPR


Panja Putusan Mahkamah Agung pada Komisi III DPR RI sudah mulai bekerja. Panja ini akan membahas hal-hal yang terkait dengan fungsi mengadili serta memutus yang dimiliki Mahkamah Agung RI. Pembentukan Panja ini sangat ngawur dan berpotensi mengancam independensi peradilan dan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Menurut Ketua Komisi III Benny K Harman, Panitia Kerja (Panja) DPR mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) yang dianggap bermasalah membahas empat hal. Pertama, putusan-putusan pengadilan yang selama ini menimbulkan masalah karena tak sesuai ketentuan KUHAP. Kedua, putusan-putusan MA yang telah berkekuatan hukum mengikat (inkracht) tetapi tetap tak bisa dieksekusi. Ketiga, putusan-putusan peninjauan kembali (PK) MA yang bertentangan satu sama lain padahal objeknya sama. Keempat, banyak putusan MA yang tak mengikuti prosedur sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum. Panja ini dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR (Hukum Online 1 Maret 2012).

Masalah-masalah yang dibahas oleh Panja tersebut sebenarnya memang merupakan permasalahan aktual yang terjadi. Namun, pembentukan Panja ini menjadi salah kaprah jika dilakukan dalam rangka mengawasi dan intervensi kemandirian hakim dalam memutus. Secara ketatanegaraan, pembentukan Panja ini membahayakan independensi kekuasaan kehakiman yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri merupakan syarat mutlak berjalannya suatu negara demokrasi. Meralat putusan hakim tanpa melalui upaya hukum (banding dan kasasi) merupakan ancaman paling serius terhadap kemandirian hakim.

Pasal 69 UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan bahwa selain fungsi legislasi dan anggaran, DPR juga memiliki fungsi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Secara gramatikal, ketentuan ini ditafsirkan bahwa DPR mempunyai hak interplasi dan angket (pasal 77), pembentukan Panja bukan salah satunya. Namun, karena tidak ada aturan main yang jelas, fungsi pengawasan DPR ini dijadikan alat tekanan politik beberapa anggota DPR terhadap pihak/lembaga negara lain.

Secara politis, pembentukan Panja ini patut dicurigai. Sudah menjadi rahasia umum, pada saat rapat konsultasi DPR dan MA atau lembaga penegak hukum lainnya (Rapat Dengar Pendapat), anggota-anggota DPR sering menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perkara. Terutama perkara yang melibatkan anggota DPR atau kader partai politik. Pembentukan Panja Putusan MA ditengarai hanya salah satu upaya DPR untuk melakukan intervensi terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan dijadikan alat tawar politik untuk memperngaruhi perkara-perkara yang akan diputus MA.

Pembentukan Panja ini menunjukkan DPR tidak memahami dan gagap terhadap fungsi mereka sebenarnya yakni menjalankan fungsi legislatif. DPR adalah lembaga yang paling bertanggung jawab atas pembentukan suatu sistem peradilan pidana yang ideal dengan selalu melakukan pembaruan sistem peradilan melalui legislasi. Sebagaimana kita ketahui KUHP, KUHAP, KUHPerdata, dan KUHD yang berlaku sekarang belum pernah disesuaikan kembali dengan kondisi terkini. Peraturan-peraturan tua inilah yang menyebabkan terjadinya perkara yang menciderai keadilan masyarakat, misalnya perkara Nenek Minah dan lain-lain. Hal inilah yang harus direspon oleh DPR melalui pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan tersebut dan bukan dengan pembentukan Panja Putusan MA yang menyalahi khitah DPR dan berpotensi mengancam independensi peradilan.

Berdasarkan hal-hal di atas, kami bersikap dan mendesak:

  1. Menolak keberadaan Panja Putusan MA.
  2. Meminta Mahkamah Agung serta jajarannya untuk tidak hadir dalam rapat apapun terkait keberadaan Panja ini.
  3. Mendesak DPR untuk lebih memprioritaskan proses legislasi atas aturan-aturan terkait sistem peradilan.

Hormat Kami, 3 Maret 2012

Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (LeIP)

CP: Arsil (081310624634) Dimas (081383087043)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s