Buku: Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung

Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) menerbitkan buku “Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung” yang ditulis oleh Sebastiaan Pompe. Buku ini merupakan terjemahan disertasi Pompe dengan judul “The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse”.

Sejak runtuhnya rezim Soeharto, korupsi dan kegagalan lembaga peradilan telah menjadi fokus terbesar dari para aktivis pembaruan. Sebastiaan Pompe dalam buku ini menjawab pertanyan-pertanyaan mendasar tentang penyebab kegagalan sistem peradilan melalui pendekatan sejarah lembaga peradilan 50 tahun pasca kemerdekaan. Melalui analisis Sebastiaan Pompe kita dapat memahami mengapa reformasi hukum telah berjalan sedemikian alot sejak 1998.

 Untuk informasi lengkap, silahkan unduh brosur di sini 

Panja Putusan MA Salahi Khitah DPR

Panja Putusan Mahkamah Agung pada Komisi III DPR RI sudah mulai bekerja. Panja ini akan membahas hal-hal yang terkait dengan fungsi mengadili serta memutus yang dimiliki Mahkamah Agung RI. Pembentukan Panja ini sangat ngawur dan berpotensi mengancam independensi peradilan dan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Menurut Ketua Komisi III Benny K Harman, Panitia Kerja (Panja) DPR mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) yang dianggap bermasalah membahas empat hal. Pertama, putusan-putusan pengadilan yang selama ini menimbulkan masalah karena tak sesuai ketentuan KUHAP. Kedua, putusan-putusan MA yang telah berkekuatan hukum mengikat (inkracht) tetapi tetap tak bisa dieksekusi. Ketiga, putusan-putusan peninjauan kembali (PK) MA yang bertentangan satu sama lain padahal objeknya sama. Keempat, banyak putusan MA yang tak mengikuti prosedur sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum. Panja ini dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR (Hukum Online 1 Maret 2012).

Masalah-masalah yang dibahas oleh Panja tersebut sebenarnya memang merupakan permasalahan aktual yang terjadi. Namun, pembentukan Panja ini Continue reading

Petisi Rakyat : Kembalikan Negara Hukum, Selamatkan Polri

Kembalikan Negara Hukum, Selamatkan Polri

Kepada: Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono

Kami, warga negara Indonesia, menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam atas rusaknya sendi-sendi negara hukum Indonesia. Pimpinan negeri ini belum bertindak secara konkrit dan tegas untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip negara hukum dan mereformasi institusi penegak hukum di Indonesia, terutama Kepolisian.

Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum berada pada titik terendah. Praktek mafia hukum, rekayasa kasus Pimpinan KPK, proses hukum kasus Gayus Tambunan dan mafia pajak, rekening gendut petinggi Polri, pembiaran kekerasan kelompok ormas, dan lain-lain, telah membuat hukum di negeri ini kehilangan wibawa lebih jauh.

Untuk itu, kami meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengambil tindakan luar biasa yang berani, tegas dan menyentuh akar persoalan:

Satu, mencopot petinggi kepolisian yang terlibat praktek mafia peradilan dan rekayasa proses hukum.

Dua, membersihkan tubuh Kepolisian Republik Indonesia.

Tiga, membenahi struktur Kepolisian Republik Indonesia agar negeri kita mempunyai polisi yang jujur, profesional dan bertanggungjawab.

Demikian petisi ini kami sampaikan kepada Presiden RI, agar pimpinan nasional, sesuai dengan janjinya untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, mengambil langkah yang strategis ke arah tegaknya hukum di negeri ini.

Jakarta, Agustus 2010

Dengan Hormat,

Rakyat Indonesia

Untuk yang mau ikut Petisi Rakyat ini bisa kirim email ke petisirakyat@gmail.com cukup kirim email yang berisi nama lengkap.

Untuk petisi online bisa ikut di http://www.tentukan.com/petisi/petisirakyat

twitter: @petisirakyat

Facebook : http://bit.ly/dm9VR4

Pernyataan Sikap LeIP atas Rencana diberikannya Kewenangan Penyadapan untuk Komisi Yudisial

Press Release

Penyadapan bukan Ranah Komisi Yudisial

Permintaan sejumlah pihak, termasuk Komisi Yudisial (KY), agar Komisi Yudisial diberi wewenang penyadapan adalah tidak tepat. KY adalah lembaga pengawas eksternal yang berwenang menegakkan kode etik & kode perilaku Hakim dan bukan menegakkan hukum pidana sehingga tidak seharusnya diberikan kewenangan melakukan upaya paksa dalam hal ini penyadapan. Tidak tepat kiranya, apabila “wewenang lain” dalam Pasal 24B UUD 1945 diterjemahkan sebagai kewenangan melakukan penegakan hukum pidana.

Continue reading

Gerakan Dukung KPK

“…cicak kok mau melawan buaya…”
(Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol. Susno Duadji, Majalah TEMPO 6-12 Juli 2009)

cicak vs buayaPernyataan Kepala Bagian Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Susno Duadji membawa ingatan kita pada perseteruan antara polisi dengan Independent Commission Against Corruption (ICAC), lembaga pemberantasan korupsi di Hongkong (Kompas, 2 Juli 2009).

Pada tahun 1977, “KPK Hongkong” tersebut membongkar kasus korupsi Kepala Polisi Hongkong yang tertangkap tangan menyimpan aset sebesar 4,3 juta dollar Hongkong dan menyembunyikan uang 600.000 dollar AS.

Akibatnya, beberapa saat kemudian, Kantor ICAC digempur oleh polisi Hongkong. Setelah pengadilan memutuskan bahwa Kepala Polisi tersebut memang terbukti bersalah dan ICAC terbukti bersih, maka Hongkong pun kini dikenal sebagai negara yang relatif bersih dari tindak pidana korupsi. Dan fakta ini tak lepas dari kinerja ICAC.

Di Indonesia, ketika Indeks Persepsi Korupsi kita semakin membaik, berbagai pihak saat ini justru beramai-ramai menggembosi KPK. Seperti dikutip Kompas, pegiat anti korupsi Saldi Isra menilai bahwa Polri terlalu mendramatisasi pemeriksaan terhadap Wakil Ketua KPK, Chandra M Hamzah yang melakukan penyadapan telepon seluler Rani Juliani dan almarhum Nasrudin Zulkarnain (Kompas, 25 Juni 2009). Menurut Saldi, KPK mempunyai prosedur standar operasional ketat terkait penyadapan. KPK tak akan menyadap jika tak memiliki dasar yang kuat dan jelas.

Komjen Susno Duadji kini juga tengah gerah karena telepon selulernya disadap oleh penegak hukum lain. Rekaman sadapan konon menunjukkan bahwa Kabareskrim Mabes Polri tersebut meminta imbalan sebesar Rp 10 miliar atas jasanya melancarkan pencairan uang PT Lancar Sampoerna Bestari terkait dengan kasus Bank Century (Majalah Tempo Edisi 6-12 Juli 2009). Dalam artikel yang sama, di ujung cerita, Susno mengibaratkan dirinya dan institusinya sebagai buaya dan mengatakan institusi penyadap sebagai cicak, “…cicak kok mau melawan buaya…”, ujarnya.

Kita tahu apa dan siapa yang dimaksud sebagai cicak. Perumpamaan ‘cicak’ jelas merupakan upaya pengkerdilan dan melemahkan gerakan anti-korupsi. Bila untuk mendukung gerakan anti-korupsi harus menjadi ‘cicak’, marilah kita semua menjadi cicak. Anda cicak, saya cicak, kita semua cicak. Dan mereka buaya.

Cicak sedunia, bersatulah! Kita yang dimiskinkan dunia…

Dukung CICAK (Cintai Indonesia Cintai KPK) !

Sumber : Politikana

Kunjungi Facebook kami.