Panja Putusan MA Salahi Khitah DPR

Panja Putusan Mahkamah Agung pada Komisi III DPR RI sudah mulai bekerja. Panja ini akan membahas hal-hal yang terkait dengan fungsi mengadili serta memutus yang dimiliki Mahkamah Agung RI. Pembentukan Panja ini sangat ngawur dan berpotensi mengancam independensi peradilan dan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Menurut Ketua Komisi III Benny K Harman, Panitia Kerja (Panja) DPR mengenai putusan-putusan Mahkamah Agung (MA) yang dianggap bermasalah membahas empat hal. Pertama, putusan-putusan pengadilan yang selama ini menimbulkan masalah karena tak sesuai ketentuan KUHAP. Kedua, putusan-putusan MA yang telah berkekuatan hukum mengikat (inkracht) tetapi tetap tak bisa dieksekusi. Ketiga, putusan-putusan peninjauan kembali (PK) MA yang bertentangan satu sama lain padahal objeknya sama. Keempat, banyak putusan MA yang tak mengikuti prosedur sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum. Panja ini dibentuk dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dimiliki DPR (Hukum Online 1 Maret 2012).

Masalah-masalah yang dibahas oleh Panja tersebut sebenarnya memang merupakan permasalahan aktual yang terjadi. Namun, pembentukan Panja ini Continue reading