Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Seleksi Hakim


Sejak 2009 khususnya sejak disahkannya UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum kewenangan Komisi Yudisial bertambah. Penambahan kewenangan tersebut yaitu ikut terlibat dalam proses seleksi hakim di tingkat pertama. Berikut bunyi pasal yang memberikan kewenangan baru tersebut:

Pasal 14A

(1) Pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

(2) Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Ketentuan ini belum pernah berjalan efektif sejak UU tersebut disahkan, belum pernah seleksi calon hakim tingkat pertama yang dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut. Tahun 2010 lalu memang seleksi hakim tingkat pertama pernah dilaksanakan, namun belum menggunakan mekanisme “seleksi bersama” tersebut. Seleksi calon hakim tingkat pertama saat itu masih menggunakan mekanisme yang lama, yang intinya belum melibatkan Komisi Yudisial.

Kini Pasal 14A tersebut dan pasal-pasal dengan rumusan yang sama dalam UU No. 50 Tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan Agama) dan UU No. 51 Tahun 2009 (Perubahan UU Peradilan TUN) diajukan pengujian materil oleh IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia). Alasannya, keterlibatan KY menghambat rekrutmen calon hakim. Tak kunjung-kunjungnya selesai pembahasan antara MA dan KY dalam soal rekrutmen sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 14A tersebut membuat regenerasi hakim ke depan menjadi terhambat.[1]

Pengujian ketentuan tersebut oleh IKAHI ini mendapatkan respon negatif dari berbagai kalangan. Pengujian tersebut dipandang merupakan sebagai salah satu upaya pelemahan Komisi Yudisial.[2] Semua kalangan kemudian mengambil posisi, tanpa mau melihat akar permasalahannya lebih jauh lagi.

Problem Legislasi

Apakah memang ada upaya pelemahan KY? Saya tak mau berandai-andai dalam soal ini, toh pada akhirnya terlibat atau tidaknya KY dalam proses seleksi calon hakim tingkat pertama tidak memberikan jaminan apapun, tak berarti juga proses seleksi calon hakim akan lebih baik, bebas korupsi dll. Begitu juga sebaliknya, tak pasti juga akan lebih buruk. So, bagi saya, dibanding buru-buru mengambil posisi dalam melihat suatu masalah, lebih baik meliat masalahnya itu dulu.

Ok, tanpa banyak bacot dan jargon, mari kita lihat kembali pasal 14A yang dipermasalahkan ini. Kita mulai dari ayat 1. Ok, kita skip, isinya hanya prinsip.

Mari masuk ke ayat (2), “Proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

Logika a contrario dari ayat tersebut, proses seleksi tidak sah jika tidak melibatkan kedua lembaga yang disebut, MA dan KY. MA tak dapat melakukan proses seleksi sendiri, begitu juga dengan KY.

Pertanyaannya, bagaimana pembagian kewenangan antara MA dan KY dalam proses seleksi ini? Siapa berwenang melakukan apa? Ayat ini tidak menjelaskan apapun. Untuk itu kita perlu melihat ketentuan berikutnya.

Ayat (3), “Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial”.

Pembagian kewenangan antara MA dan KY tersebut ternyata diserahkan kepada MA dan KY itu sendiri, outputnya kira-kira berbentuk Peraturan Bersama. Di sini lah letak masalahnya. Dimana masalahnya?

Begini…mari kita mulai dengan pertanyaan, bagaimana jika dalam pembahasan soal tata cara seleksi hakim yang pada akhirnya akan berbicara soal pembagian kewenangan tersebut tak ada kata sepakat atau deadlock di antara keduanya, apa yang akan terjadi? Yang jelas, Peraturan Bersama tersebut tidak akan terbit. Jika Peraturan Bersama tersebut tidak terbit, konsekuensinya tentu rekrutmen tak dapat dilakukan.

“Seharusnya tidak deadlock”…ok, bagaimana yang “seharusnya” ini? “Keduanya harus duduk bersama dan menyelesaikan masalah dengan baik-baik”…Komentar yang sering terdengar namun kosong tanpa makna. Yang kita bicarakan ini 2 lembaga negara, bukan 2 RT. 2 Lembaga Negara yang sama-sama tinggi dan sama-sama tak ada kekuasaan lain di atasnya. Pendekatan atau penyelesaian “kekeluargaan” seperti itu –duduk bersama- tak menyelesaikan masalah. Mungkin di satu titik di antara kedua pimpinan kedua lembaga tersebut bisa menghasilkan kata sepakat, namun bagaimana dengan berikutnya, bagaimana jika terjadi pergantian kepemimpinan di salah satu atau kedua lembaga tersebut dan salah satu atau kedua pimpinan baru tersebut tidak sepakat dengan hasil kesepakatan yang telah dibuat oleh pendahulunya yang dituangkan dalam Peraturan Bersama tersebut?

Pendelegasian kewenangan regulasi kepada 2 lembaga negara yang merupakan lembaga tinggi dimana baik salah satu maupun keduanya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi seperti dalam Pasal 14A ini memang sangat aneh, dan bermasalah secara ilmu perundang-undangan. Terlebih salah satu di antara lembaga tersebut adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya peraturan itu sendiri melalui mekanisme Hak Uji. Bayangkan jika Peraturan Bersama tersebut jadi kemudian diuji materilkan oleh sekelompok orang. Pengujian tersebut tentu akan diajukan ke Mahkamah Agung, lembaga yang ikut menyusunnya sendiri. Apakah mungkin putusannya -apapun isi putusannya- akan dipercaya diputus secara obyektif oleh publik atau pemohon?  Kejadian ini pernah terjadi beberapa tahun lalu ketika seorang mantan Hakim Agung mengajukan permohonan Judicial Review atas Peraturan Bersama MA dan KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang baru saja diterbitkan pada tahun 2012.[3] Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh MA. Sontak putusan tersebut mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan.[4]

Pendelegasian kewenangan seperti ini juga memicu konflik antar dua lembaga negara, dan tanpa jalan keluar untuk menyelesaikannya. Konflik tersebut akan muncul karena tentu akan terdapat tarik menarik kepentingan di antara keduanya dalam menentukan pembagian kewenangan di antara keduanya, dan hal tersebut tentu merupakan hal yang wajar. Sudah by nature tiap kekuasaan pasti akan berupaya untuk memperbesar kewenangannya atau mempertahankan kewenangannya untuk tidak dikurangi. Yang menjadi soal adalah, tidak ada mekanisme untuk menyelesaikan konflik ini, termasuk apa jalan keluar jika konflik tersebut tidak bisa diselesaikan, bagaimana nasib peraturan yang seharusnya dibuat.

Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara ke MK? Itu kira-kira mungkin yang ada di benak anda. Ok, pertanyaannya, bagaimana MK harus memutusnya tanpa menimbulkan masalah baru dan tanpa menyimpang dari Pasal 14A itu sendiri atau setidaknya tanpa kemudian MK bertindak menjadi legislator baru dengan menentukan sendiri pembagian kewenangan antara MA dan KY? Patokan MK tentu hanyalah pada Pasal 14A itu sendiri, dimana di pasal tersebut telah jelas disebut keduanya sama-sama memiliki kewenangan. Tak mungkin MK kemudian memutus dalam putusan SKLN ini yang berwenang hanyalah salah satu pihak, karena jika demikian maka sama halnya MK telah melakukan Judicial Review atas Pasal 14A tersebut. Tak mungkin juga MK menyatakan bahwa kewenangan MA dalam proses seleksi ada pada tahap A dan KY ada pada tahap B. Atas dasar apa MK dapat melakukan hal itu? Karena jika demikian maka MK telah bertindak sebagai Legislator, membuat norma baru yang tidak ada. Dan tindakan MK membuat norma baru semacam ini (yang sering dilakukannya) menimbulkan masalah baru ke depannya. Pertanyaan sederhananya, bisa kah norma yang dibuat oleh MK tersebut diganti oleh UU? Dimanakah norma tersebut dapat di JR jika dipandang bertentangan dengan Konstitusi atau UU?

Model pengaturan suatu produk legislasi diserahkan pada 2 lembaga negara (cabang kekuasaan) normalnya memang hanya pada level UU, yaitu antara Presiden dan DPR. Tata cara bagaimana keduanya menyusun rancangan UU tersebut sudah diatur, bagaimana jika Presiden yang merancang RUU nya, apa peran DPR kemudian, dan juga sebaliknya. Dan seandainya pun pada akhirnya tidak ada kata sepakat di antara keduanya sehingga UU yang seharusnya dihasilkan tidak berhasil dihasilkan, sementara terdapat urgensitas yang tinggi akan regulasi tersebut, maka telah tersedia jalan keluarnya, Presiden berwenang menerbitkan Perppu.

Tak demikian halnya dengan model pendelegasian kewenangan untuk membuat ‘peraturan bersama’ antara MA dan KY ini. Bahkan UU 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan tak mengatur sama sekali tentang tata cara penyusunan ‘peraturan bersama’ tersebut. Lucunya, model pengaturan yang tergolong baru ini sudah dikenal sejak tahun 2009, 2 tahun sebelum terbitnya UU No. 12 Tahun 2011, namun UU 12 Tahun 2011 ini seakan seperti tidak mengantisipasi problem-problem yang mungkin timbul dari model ‘peraturan bersama’ ini.

“Peraturan Bersama” antara MA dan KY ini juga tidak bisa diperbandingkan dengan model peraturan bersama antar menteri. Satu hal yang paling pokok dalam membedakan keduanya adalah, terdapat satu kekuasaan di atas para menteri yang dapat menyelesaikan masalah jika di antara mereka tidak terdapat kata sepakat, yaitu Presiden itu sendiri. Sementara antara MA dan KY?

Jadi, problem Pasal 14A yang saat ini menjadi obyek JR di MK saat ini permasalahannya bukan lah soal apakah MA vs KY, IKAHI vs KY, pelemahan KY atau semacamnya. Pasal tersebut memang bermasalah.

Sekian.

Catatan Kaki

[1] Hukumonline.Com, IKAHI Persoalkan Keterlibatan KY Dalam Seleksi Hakim,  http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt551a7d747105d/ikahi-persoalkan-keterlibatan-ky-dalam-seleksi-hakim

[2] Tempo, Aktivis Curigai 4 Indikasi Pelemahan Komisi Yudisial, http://nasional.tempo.co/read/news/2015/07/13/063683451/aktivis-curigai-4-indikasi-pelemahan-komisi-yudisial

[3] JPPN, MA Dinilai Tak Berhak Sidangkan Perkara Uji Materi KEPPH, http://www.jpnn.com/m/news.php?id=103260

[4] Rakyat Merdeka Online, Aturan MA Diuji MA Seperti Jeruk Makan Jeruk, http://www.rmol.co/read/2012/02/25/55863/Aturan-MA-Diuji-di-MA-Seperti-Jeruk-Makan-Jeruk-

2 thoughts on “Tentang Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Seleksi Hakim

  1. ASSALAMU ALAIKUM
    ALHAMDULILLAH HIROBBIL ALAMIN
    beliau punya solusi MASALAH HUTANG PIUTANG, BUTUH MODAL USAHA, INGIN MERUBAH NASIB,
    BANGKRUT USAHA,DI CACI MAKI,DI HINA,MENYENGSARAKAN/MENZHOLIMI ANDA ,KINI SAATNYA ANDA BANGKIT DARI KETERPURUKAN, AGAR ORANG LAIN TIDAK MENGHINA ANDA,
    BELIAU SIAP MEMBANTU ANDA DENGAN…
    -JUAL MUSUH
    -NIKAH JIN
    -DANA GOIB
    -UANG BALIK
    -UANG MATENG
    -MEGGNDKAN UANG
    -GENDAM PENAKLUK
    -PENGASIHAN
    -PELET HITAM
    -PELET PUTIH
    -SANTET MATI
    -ANGKA/SIO JITU
    di jamin 100% berhasil
    hubungi BELIAU :
    KH SA’ID ABDULLAH WAHID
    (AHLI ILMU GO’IB)
    HP: 082334608008
    D/A : BATU AMPAR-GULUK GULUK –
    SUMENEP – MADURA
    JAWA TIMUR
    TERIMA KASIH WASSALAM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s