Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Putusan yang Melampaui Tuntutan


No. 665 K/Pid.Sus/2012 (Luni Mustika Kirana)

Sepertinya baru kali ini saya menemukan perkara dimana Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan tujuan untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan Judex Facti oleh karena Judex Facti menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa melampaui tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum itu sendiri. Dalam tuntutannya Penuntut Umum sebelumnya menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 14 milyar, namun Pengadilan Negeri Karawang yang memutus perkara ini menghukum lebih dari dua kali lipat tuntutan tersebut, yaitu 15 (lima belas) tahun penjara dan denda Rp. 10 milyar. Putusan ini kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi dimana baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sama-sama menjadi pemohon bandingnya juga. Tidak jelas apakah dalam permohonan banding khusus pada bagian Penuntut Umum alasan banding tersebut juga karena disebabkan vonis PN yang melebihi tuntutan Penuntut Umum atau tidak karena dokumen yang saya miliki hanyalah putusan Kasasinya.

Perkara ini sendiri merupakan perkara narkotika, dimana terdakwa (perempuan) ditangkap petugas BNN sesaat setelah menjual beberapa paket narkotika kepada 4 (empat) orang (yang merupakan anggota Polri). 4 anggota Polri yang dimaksud tidak jelas apakah petugas yang sedang menyamar atau tidak, tapi dari uraian dakwaan maupun alasan kasasi baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sepertinya bukan lah petugas yang sedang menyamar, namun memang merupakan pengguna narkotika. Namun dalam perkara ini anehnya keempat anggota Polri tersebut tidak di adili dalam pengadilan yang sama dengan Terdakwa, namun (bedasarkan keterangan dalam alasan kasasi Terdakwa) diadili di Pengadilan Negeri Bandung. Entah apa alasannya, dan entah bagaiaman putusan terhadap keempat anggota polri tersebut.

Singkat kata setelah putusan banding memperkuat putusan tingkat pertama, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama mengajukan permohonan Kasasi. Namun berbeda dengan kasus-kasus pada umumnya dimana posisi Penuntut Umum dan Terdakwa biasanya berseberangan kali ini keduanya seperti berada dalam kubu yang sama, sama-sama bertujuan mengurangi hukuman yang dijatuhkan judex facti karena dipandang putusan tersebut melampaui tuntutan Penuntut Umum, dan alasan-alasan keduanya bisa dikatakan saling melengkapi satu sama lain.

Alasan kasasi Penuntut Umum pada intinya menyatakan bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena, pertama, barang bukti yang dinyatakan sebagai narkotika melebihi yang sesungguhnya. Terdapat sejumlah barang bukti yang dalam pembuktian sebenarnya telah terbukti ternyata bukan narkotika namun oleh PN Karawang dianggap juga sebagai narkotika. Selain itu Penuntut Umum juga mempermasalahkan kesimpulan PN Karawang yang menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari sindikat perdagangan narkotika padahal menurut Penuntut Umum hal tersebut tidak terbukti dalam persidangan. Kesimpulan PN Karawang tersebut diambil dengan alasan sebelumnya Terdakwa pernah ditangkap bersama-sama dengan suaminya atas masalah yang sama, narkotika, namun menurut Penuntut Umum hal tersebut sebenarnya terbukti tidak tepat, oleh karena berdasarkan penyidik yang melakukan penangkapan terhadap suami Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, penangkapan hanya dilakukan terhadap suami Terdakwa, sementara Terdakwa sendiri tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.

Sebagian alasan kasasi Penuntut Umum tersebut cukup singkron dengan alasan kasasi Terdakwa, dimana terdakwa menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.

Berikut beberapa kutipan alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa:

Kutipan sebagian Alasan Kasasi Penuntut Umum:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 308E1V/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tersebut di atas, jelas dari dari barang bukti yang diserahkan oleh penyidik BNN ke Laboratorium, ada barang bukti sejumlah 17 (tujuh belas) butir yang tidak mengandung Narkotika.

Dengan demikian bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang menyatakan barang bukti banyak tanpa menjelaskan barang buktinya sesuai dengan hasil Labkrim sangatlah tidak beralasan. Karena jika sesuai dengan hasil Labkrim maka jumlah berat barang bukti yang ada adalah sebagai berikut: …dst.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf e KUHAP, bahwa amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berbeda dengan amar tuntutan Penuntut Umum terkait dengan berat barang bukti. Bahwa dalam putusannya mengenai barang bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berdasarkan pada Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang Bukti yang dimana barang bukti tersebut masih diduga sebagai Narkotika dan berat yang tercantum di dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tersebut jelas disebutkan oleh penyidik, dengan berat brutto (hal. 18-19)

Pada bagian berikutnya Penuntut Umum menyatakan:

Bahwa putusan yang diambil tidak mendasarkan pada Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP yaitu
“pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”.

Hakim judex facti tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan karena dalam pertimbangannya sesuai fakta peran Terdakwa hanyalah sebagai penjual Narkotika, bukan sebagai bandar, karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dari Cepi (belum tertangkap) yang berasal dari Jakarta, sedangkan barang bukti berupa ekstasi Terdakwa beli dari Anto (belum tertangkap);

Bahwa putusan yang diambil tidak mendasarkan pada Pasal 197 Ayat (1) hurufd KUHAP yaitu

“pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa”

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor /Pid/Khusus/2011/PN.Krw halaman 32 paragrap ke 4, menimbang bahwa……, bahwa Terdakwa adalah bagian dari sindikat peredaran narkotika. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan catatan persidangan pada Penuntut Umum, saksi Ifan Sanjaya menerangkan bahwa Ifan Sanjaya hanya menangkap tersangka Bacang dalam kasus Narkotika yang temyata merupakan suami Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Bahwa Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah bagian dari sindikat peredaran narkotika tidak dilandasi dengan alat bukti yang cukup. (hal. 19-20)

Kutipan sebagian Alasan Kasasi Terdakwa:

Bahwa selain dan karena hal-hal tersebut, judex facti Pengadilan Negeri Karawang dalam memutus perkara lnl telah menjadi ragu-ragu mengenai siapa yang memiliki Narkotika Golongan I tersebut setelah memeriksa Saksi IFAN SANJAYA, Saksi DIAN PRAMUDIANA, Saksi YUDI HENDRAWAN, dan Saksi AGUNG GINANJAR, yang keempat orang tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah Anggota Polri Satuan Narkoba Polres Karawang yang ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh Para Anggota BNN dimana tempus dan locus delicti peristiwanya masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Karawang. tetapi mereka diadili di Pengadilan Negeri Bandung, serta dihubungkan pula dengan pendidikan Terdakwa yang hanya Sekolah Menengah Pertama (SMP), belum pernah dihukum, dan seorang Ibu Rumah Tangga yang menafkahi anak-anaknya. Keragu-raguan tersebut sebagai ternyata dalampertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Karawang pada halaman 37 paragraf terakhir dengan telah membuat Disparitas terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan cara membandingkannya dengan tuntutan-tuntutan dalam perkara lain, padahal sesuai dengan asas yang berkeadilan (Asas in dubio pro reo) dengan adanya keragu-raguan tersebut sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa; (hal. 23)

Permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Anehnya, dalam salah satu pertimbangannya Majelis masih tetap berkesimpulan bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditangkap bersama-sama dengan suami terdakwa. Selengkapnya, berikut pertimbangan Mahkamah Agung.

Kutipan pertimbangan putusan Mahkamah Agung:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada point pertama tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan 1 melebihi 5 gram, merupakan tindak pidana;

Bahwa untuk dapat dihukum berdasarkan pasal yang didakwakan Terdakwa tidak hanya yang bersangkutan dalam kedudukannya pasal yang didakwakan, tetapi juga apabila sebagai orang yang menguasai, menyimpan dan menjual atau membeli atau menukar atau menrima, menjadi perantara dan sebagainya;

Bahwa peranan Terdakwa dalam perkara a quo telah berulang kali setidaknya 3 (tiga) kali dalam waktu satu bulan melakukan transakasi jual beli narkotika dalam jumlah besar dan setelah itu Terdakwa menjual ke daerah Karawang;

Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa pernah ditangkap petugas bersama Bacang/ suaminya;

Bahwa terhadap permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum agar Terdakwa mendapatkan keringanan hukuman juga tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana narkotika sebelumnya, lagipula Terdakwa termasuk dalam sindikat narkotika yang meskipun masih dalam lingkup kecil, akan tetapi peran Terdakwa tersebut sangat membahayakan generasi muda Indonesia dimasa yang akan datang;

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada point 2 sampai dengan 5 tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Majelis Hakim Agung:
1. Artidjo Alkotsar
2. Surya Jaya
3. Andi Samsan Nganro

Catatan Tambahan:

Lihat juga putusan nomor 2420 K/Pid.Sus/2011 (Ali Khan)

One thought on “Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Putusan yang Melampaui Tuntutan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s