Nama Delik (1)


Nama delik atau nama tindak pidana adalah nama yang diberikan oleh (pembuat) undang-undang atas suatu delik / tindak pidana. Fungsi nama delik pada dasarnya seperti halnya nama bagi manusia, benda dll, untuk mempermudah merujuk suatu obyek yang spesifik.

Nama delik ini biasanya terletak di dalam pasal atau ayat yang suatu delik. Nama delik biasanya jika tidak diletakan pada awal kalimat sebelum uraian unsur-unsur atau akhir kalimat setelah uraian unsur-unsur namun sebelum ancaman hukuman. Penamaan yang diletakan di awal kalimat pasal/ayat misalnya pasal 107f KUHP, tentang Sabotase. Pasal tersebut berbunyi:

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun:

a. barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan atau memusnahkan instalasi negara atau militer; atau diundangkan

b. barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Sementara itu penamaan yang diletakan di akhir kalimat misalnya pasal 338 tentang Pembunuhan:

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tidak semua delik memiliki nama. Mengapa? Saya sendiri juga kurang tahu, mungkin karena tidak mudah memberikan nama untuk seluruh delik, dan juga mungkin tidak penting juga untuk memberikan nama bagi seluruh delik. Nama delik pada dasarnya hanyalah tambahan semata, bukan bagian dari unsur-unsur tindak pidana itu sendiri. Contoh pasal yang tidak memiliki nama delik sangat banyak, bahkan sebagian besar delik sebenarnya tidak diberikan nama. Berikut delik-delik yang memiliki nama di KUHP:

No.  Nama Delik Pasal
1 Sabotase 107f
2 Melawan Pejabat 212
3 Ikut Serta Perkelompokan 218
4 Merusak Mata Uang 246
5 Penggelapan Asal Usul 277
6 Pengakuan Anak Palsu 278
7 Perkosaan 285
8 Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan 289
9 Pencemaran 310 (1)
10 Pencemaran Tertulis 310 (2)
11 Fitnah 311
12 Penghinaan Ringan 315
13 Pengaduan Fitnah 317
14 Menimbulkan Persangkaan Palsu 318
15 Penculikan 328
16 Pembunuhan 338
17 Pembunuhan dengan Rencana 340
18 Membunuh Anak Sendiri 341
19 Pembunuhan Anak Sendiri dengan Rencana 342
20 Penganiayaan 351 (1)
21 Penganiayaan Ringan 352
22 Penganiayaan Berat 354
23 Pencurian 362
24 Pencurian Ringan 364
25 Pemerasan (afpersing) 368
26 Penggelapan 372
27 Penggelapan Ringan 373
28 Penipuan 378
29 Penipuan Ringan 379
30 Merugikan Pemiutang 396
31 Merugikan Pemiutang Secara Curang 397
32 Pemerasan (Knevelarij) 425
33 Pembajakan di Laut 438
34 Pembajakan di Tepi Laut 439
35 Pembajakan di Pantai 440
36 Pembajakan di Sungai 441
37 Desersi Biasa 455
38 Insubordinasi 459
39 Pemberontakan di Kapal 460
40 Penadahan Ringan 481
41 Pengemisan 504 (1)
42 Penggelandangan 504 (3)

Oleh karena fungsi nama delik adalah untuk mempermudah, dalam praktik nama delik dapat digunakan jaksa maupun hakim dalam melakukan penuntutan maupun vonis. Seorang pencuri yang dituntut karena pembunuhan dalam tuntutan dapat saja Jaksa Penuntut Umum cukup menyebutkan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan, tanpa menguraikan seluruh unsur, dakwaan primair, subsidair atau lainnya, atau tanpa  menyebutkan nomor pasalnya, mengingat pembunuhan memang merupakan nama delik dari pasal 338. Sementara itu bagi hakim nama delik juga dapat memudahkannya merumuskan perbuatan yang mana yang dianggap terbukti. Dengan contoh yang sama hakim dapat cukup menyatakan terdakwa terbukti melakukan pembunuhan.

Di KUHP pada dasarnya setiap nama delik hanya digunakan untuk satu perbuatan. Jika kita membaca beberapa KUHP terjemahan tertentu memang terdapat 1 nama delik yang digunakan untuk dua delik. KUHP terjemahan Prof. Muljatno misalnya, menggunakan istilah “Pemerasan” untuk dua pasal, yaitu pasal 368 dan 425. Kedua pasal tersebut memang dapat dikatakan sama-sama pemerasan, namun  terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya. Pasal 425 merupakan pemerasan yang khusus dilakukan oleh pejabat/pegawai negeri kepada pejabat/pegawai negeri lain atau negara (kas umum). Bandingkan kedua pasal tersebut dibawah ini:

Pasal 425

Diancam karena melakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah berhutang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian adanya;

2. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau penyerahan barang seolah olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahuinya bahwa tidak demikian halnya;

3. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan- aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang di atasnya ada hak-hak pakai Indonesia dengan merugikan yang berhak padahal diketahuinya bahwa itu bertentangan dengan peraturan tersebut.

Pasal 368

(1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Jika diperhatikan lebih seksama sebenarnya pasal dalam Bab XXVIII Kejahatan Jabatan yang lebih dekat dengan Pemerasan yang diatur dalam Pasal 368 bukan lah pasal 425 tersebut, namun pasal 423 KUHP (yang sudah diadop ke dalam Pasal 12 huruf e UU 20 Tahun 2001 dengan penambahan besaran ancaman hukuman). Selengkapnya pasal 423 tersebut:

Pasal 423

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun

Duplikasi penggunaan istilah ‘Pemerasan’ sebagai nama delik tersebut terjadi di hampir semua versi terjemahan KUHP. Selain terjemahan Prof. Moeljatno saya juga menemukan kekeliruan tersebut di beberapa terjemahan lainnya, yaitu R. Sianturi, versi Sinar Grafika, Penerbit SL Media, Penerbit Asa Mandiri, keempat terbitan ini tanpa nama penerjemah. Sangat mungkin ketiganya menggunakan terjemahan yang sama, yaitu Prof. Moeljatno. Selain itu terjemahan kekeliruan juga terjadi di terjemahan BPHN. Satu-satunya terjemahan KUHP yang tidak menggunakan istilah yang sama untuk kedua delik tersebut yaitu di KUHP R. Soesilo. Di KUHP R. Soesilo tersebut nama delik untuk pasal 425 bukanlah Pemerasan namun Permintaan Memaksa. Di KUHP Belanda kedua pasal tersebut memiliki nama yang berbeda. Untuk Pemerasan yang terdapat di pasal 368, nama untuk delik tersebut adalah Afpersing (317 Sr) sementara itu untuk pasal 425 Knevelarij (366 Sr). Entah apakah istilah yang digunakan oleh R Soesilo Permintaan Memaksa tepat atau tidak sebagai padanan untuk Knevelarij. Afpersing dan Kneveralrij sendiri jika diterjemahkan kedalam bahasa inggris artinya sama, sama-sama extortion (pemerasan).

Dalam praktek sering terjadi kesalahan pemberian nama delik, yang umum terjadi misalnya pasal 335 ayat (1) KUHP, sering disebut sebagai pasal “Perbuatan Tidak Menyenangkan”. Pemberian pasal dalam praktek sebenarnya tidak salah, karena hal ini bisa menjadi cikal bakal nama resmi yang suatu saat dinyatakan dalam undang-undang yang mengaturnya. Namun pemberian nama yang tidak tepat dapat membuat kaburnya mengenai perbuatan apa yang sebenarnya dilarang. Pasal 335 (1) angka 1 yang sering disebut sebagai pasal “Perbuatan Tidak Menyenangkan” misalnya, mengesankan bahwa perbuatan yang dilarang adalah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan bagi orang lain, padahal jika kita membaca secara seksama pasal tersebut tidak lah demikian.

(1)     Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1.  barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2)     Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dari rumusan di atas terlihat bahwa perbuatan/perlakuan yang tidak menyenangkan bukanlah nama delik, bahkan delik ini sebenarnya tidak bernama. Perbuatan tidak menyenangkan (dalam terjemahan KUHP yang saya pakai ‘perlakuan yang tak menyenangkan’) adalah salah satu bentuk dari unsur perbuatan, unsur pokok dari pasal ini sendiri sebenarnya terletak pada memaksa seseorang secara melawan hukum seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu. Untuk dapat dipidana pasal ini mengatur batasan cara pemaksaan tersebut, yaitu dengan memakai kekerasan, ancaman kekerasan atau perbuatan lain atau perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman pencemaran nama baik, baik secara tertulis maupun lisan (angka 2).

Kesalahan dalam praktek tersebut dapat dilihat misalnya di putusan MA No. 08 K/Pid/2007 dengan terdakwa M. Suhul Taubat. Dalam putusan ini kesalahan telah terjadi ditingkat penuntutan dimana Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan tuntutan secara gamblang telah menyebut pasal tersebut sebagai pasal ‘Perbuatan yang tidak menyenangkan’ seperti terlihat dibawah ini:

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil tanggal 28 September 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. SUHUL TAUBAT bersalah melakukan tindak pidana “ Perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke -1 jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dalam surat dakwaan kedua ;

Kesalahan serupa dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dan Pengadilan Tinggi. Dalam putusan ini oleh karena permohonan kasasi ditolak tidak terlihat apakah Majelis Hakim Agung dalam perkara ini melakukan kesalahan serupa atau tidak. Namun dalam putusan lain kesalahan MA dapat dilihat di putusannya No. 949 K/Pid/2002 dengan terdakwa Eli Rosa binti Malhai.

Selain kesalahan atas pasal 335 (1) kesalahan yang sering terjadi adalah dalam perkara korupsi. Korupsi dalam UU 31 Tahun 1999 maupun 20 Tahun 2001 sebenarnya adalah nama umum dari beberapa bentuk perbuatan (sekitar 30an bentuk perbuatan). Beberapa bentuk diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara, pemberian dan penerimaan suap, penggelapan oleh pegawai negeri, pemerasan oleh pegawai negeri dsb. Mengingat banyaknya delik yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, maka seharusnya Jaksa Penuntut Umum maupun Pengadilan/Mahkamah Agung dalam menuntut/memutus perkara tidak bisa hanya dengan menyatakan ‘terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi’, namun harus juga disebutkan pasal yang dilanggar atau setidaknya dakwaan yang mana (jika dakwaan disusun secara bertingkat atau alternatif dll).

Ketidakjelasan penyebutan pasal atau dakwaan dapat membingungkan baik terdakwa/terpidana, JPU maupun pihak lain yang membaca putusan tersebut, oleh karena jika terdakwa dinyatakan terbukti melakukan korupsi, korupsi yang mana yang dinyatakan terbukti. Sebagai contoh misalnya putusan MA No. 07 PK/Pid.Sus/2009 dengan Terdakwa Sjahril Sabirin. Dalam perkara ini SS didakwa dengan dakwaan bertingkat (primair-subsidair) dimana dalam dakwaan primair SS didakwa melanggar pasal 1 ayat 1 sub a UU No. 3 Tahun 1971 sementara dalam dakwaan subsidair ia didakwa melanggar pasal 1 ayat 1 sub b UU No. 3 Tahun 1971. Sementara itu dalam putusan PK-nya MA hanya menyatakan seperti tertulis dibawah ini:

M E N G A D I L I  K E M B A L I :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL SABIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT “ ;

Dengan bunyi putusan sebagaimana di atas tentu kita bertanya-tanya, korupsi dalam dakwaan yang mana yang dianggap terbukti, apakah dakwaan primair atau subsidair? Kesalahan seperti ini banyak saya temukan dalam putusan-putusan Mahkamah Agung khususnya yang ada di website resmi Mahkamah Agung (putusan.mahkamahagung.go.id).

Dalam perkara SS di atas mungkin tidak terlalu bermasalah mengingat pasal 1 ayat 1 sub a maupun pasal 1 ayat 1 sub b UU No. 3 Tahun 1971 yang sekarang telah menjadi pasal 2 dan pasal 3 di UU 31 Tahun 1999 perbuatan yang diatur serupa, namun bagaimana jika pasal yang didakwakan oleh JPU adalah pasal 3 (penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara) dengan pasal 8 UU 31/1999 (penggelapan oleh pegawai negeri) dan UU No. 20/2001? Apalagi kedua pasal tersebut memuat ancaman hukuman yang berbeda.

(bersambung)

One thought on “Nama Delik (1)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s