Berikut adalah Kumpulan Putusan dalam perkara dimana terdapat unsur penyiksaan yang dilakukan oleh Penyidik di dalamnya. Data akan terus bertambah jika saya menemukan kembali putusan serupa.

1. Nomor 600 K/Pid/2009 (Rian bin M. Sata)

Dalam perkara ini Terdakwa bersama-sama dengan para Terdakwa lainnya (berkas Terpisah) didakwa melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 1 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka parah di Sampit. Di tingkat pertama Terdakwa diputus bersalah oleh PN Sampit dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun. Putusan tersebut diperkuat oleh PT Palangkaraya.

Atas putusan judex facti Tersebut Terdakwa mengajukan permohonan kasasi. Alasan utama permohonan kasasi Terdakwa tersebut yaitu bahwa Terdakwa (dan beberapa terdakwa lainnya) tidak terlibat dalam peristiwa perampokan tersebut, namun Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatan tersebut oleh penyidik pada saat penyidikan. Paksaan tersebut dilakukan dengan cara menyiksa Terdakwa dan beberapa terdakwa lainnya. Nama Terdakwa pun muncul sebagai salah satu pelaku karena sebelumnya salah seorang Terdakwa lainnya juga disiksa untuk mengakui telah turut serta dalam peristiwa perampokan tersebut dan dipaksa untuk menunjuk Terdakwa sebagai salah satu pelaku lainnya. Dalam memori kasasinya Terdakwa menyatakan bahwa para Penyidik menyiksa Terdakwa dan beberapa orang tersangka lainnya hingga mengalami cacat seumur hidup, serta menembak kaki Terdakwa dengan alasan akan melarikan diri, padahal saat itu Terdakwa sedang diborgol.

Atas Alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Terdakwa. Oleh Mahkamah Agung Terdakwa kemudian diputus bebas. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung secara eksplisit mengakui telah terjadi penyiksaan atas diri Terdakwa. Berikut pertimbangan lengkapnya:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan tersebut di atas :
Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

• Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara a quo, yang menjadi saksi melihat sendiri isteri Fadli alias Ipad yaitu Rahellia Lianti, itupun dalam keadaan gelap, dan saksi Rahellia tidak dapat melihat dengan jelas, karena para perampok menggunakan master / penutup wajah. Saksi tidak mengenai suara-suara para pelaku ;
• Bahwa Ariyanto ditangkap tanggal 27 Februari 2008 dan Rijan (Terdakwa) dan Junaidi tanggal 28 Februari 2008 ;
• Bahwa dari fakta terbukti saksi-saksi pelaku tindak pidana dan Terdakwa dipukuli dan ditekan dan disiksa oleh Polisi / Penyidik dan seluruh BAP ditarik kembali oleh Terdakwa/saksi-saksi pelaku tindak pidana (dalam perkara lain) ;
• Bahwa handphone yang diduga dicuri adalah menurut pengakuan ayah Ariyanto miliknya, dan ada kuitansi pembeliannya ;
• Bahwa dari saksi Junaidi dan Terdakwa tidak mengenal pemilik rumah korban Fadli, malah tidak tahu lokasi tambang klam ;
• Bahwa ketika tiga orang pelaku tindak pidana (yang tiga lainnya tidak ditemukan) dipukul oleh Polisi di hutan disaksikan oleh orangtua Ariyanto dan adiknya Ariyanto ;
• Bahwa kesaksian Jentayu dan Jumi, orangtua Ariyanto tidak mengenal Terdakwa dan Junaidi padahal mereka adalah berkawan dan disidangkan bersama-sama menjadi perampok ;
• Fakta bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bantuan Pengadilan melanggar hukum acara (didakwa 5 tahun lebih) ;

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 93/Pid.B/ 2008/PT.PR. tanggal 28 Januari 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 421/Pid.B/2008/PN.Spt. tanggal 2 Desember 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, yang amarnya seperti tertera di bawah ini ;

Majelis Hakim Agung:
1. Mieke Komar (Ketua)
2. M. Zaharuddin Utama
3. Syamsul Ma’arif

2. Nomor 2026 K/Pid/2011 (Hartoni)

(Masih dalam tahap pengumpulan data)