Pungutan Liar di BUMN Sebagai Korupsi


Putusan MA No. 2439 K/Pid.Sus/2010

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

1. Bahwa Terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang karena Terdakwa meminta kepada para instalatir apabila ada permintaan penyambungan baru (listrik) supaya melalui Terdakwa, padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk itu dan Terdakwa tidak menjalankan pekerjaannya sesuai prosedur sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero ) Perusahaan Listrik Negara Nomor : 021.K / 0599 / DIR /1995 tanggal 23 Mei 1995 tentang Pedoman dan Petunjuk Tata Usaha Pelanggan ;

2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan Negara, khususnya Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Bitung, karena Terdakwa tidak menyerahkan Uang Penyambungan (BP) dan Uang Jaminan Pelanggan (UJL) kepada Kantor PLN (Persero ) ;

3. Bahwa ada hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan kerugian keuangan Negara ;

4. Bahwa alasan Terdakwa bahwa apa yang dilakukan Terdakwa bersama saksi Royke Rudy Polii selaku Kepala Kantor PLN Cabang Bitung adalah atas kesepakatan Terdakwa dan saksi Royke dengan ketentuan besaran penerimaan biaya penyambungan dari setiap calon pelanggan adalah sebesar Rp 700.000, – (tujuh ratus ribu rupiah) di mana dari jumlah tersebu t Terdakwa menyetor Rp 600.000, – / pelanggan dan Terdakwa mendapat Rp. 100.000 / pelanggan, kemudian alasan bahwa Kwitansi penyerahan kepada Kepala Kantor tidak ada, dan alasan bahwa Kepala Kantor meminjam uang Terdakwa adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kebera tan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Majelis Hakim Agung:

  1. Artidjo Alkotsar (Ketua)
  2. Salman Luthan
  3. Sri Murwahyuni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s