Pembayaran Uang Pengganti


Dalam Putusan MA No. 161 K/Pid.Sus/2008 (Terdakwa: H. Ramlan Zas, SH, MH)

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti, perlu dikemukakan sebagai berikut :

 

1. Bahwa dari Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat disimpulkan pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak bersifat imperative, mengingat Pasal 17 tersebut menentukan “Selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa “dapat” dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

 

2. Bahwa oleh karena itu, “dijatuhkan tidaknya pidana tambahan pembayaran uang pengganti” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf (b) adalah merupakan kewenangan Hakim / diskresi Hakim, bukan merupakan suatu “keharusan“ dan “tidak bersifat imperartif” sebagaimana dapat disimpulkan dari kata “dapat”, dengan kata lain hal tersebut “bersifat fakultatif

 

3. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, menentukan pidana tambahan “pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, jadi in casu Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan terlebih dahulu nilai dari harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

 

4. Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan secara sempurna tentang “nilai dan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa”, menurut pendapat Mahkamah Agung sesuai dengan Pasal 38 (c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 harus digunakan upaya hukum mengajukan “gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya”.

 

5. Bahwa upaya hukum mengajukan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, adalah dilakukan apabila dari barang-barang yang ditetapkan dirampas untuk Negara tidak mencukupi untuk membayar ganti rugi keuangan Negara

 

Majelis Hakim Agung : 1) Parman Suparman (Ketua); 2) Imam Haryadi (Anggota); 3) Imam Subechi (anggota)

One thought on “Pembayaran Uang Pengganti

  1. Menarik. Jadi putusan ini memberi beban pembuktian ‘tambahan’ pada jaksa, yaitu ‘membuktikan secara sempurna nilai harta benda yang diperoleh terdakwa melalui pidana korupsi’. Sepertinya ini wajar, masuk akal. Masih masuk akal juga untuk ada ‘acara persidangan tambahan’ (atau apalah namanya) untuk merinci harta mana yg diperoleh dari pidana. Walau, kalau intinya nilai nominal ya gak perlu…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s