Penyederhanaan Proses Peradilan untuk Pejabat Negara Tertentu

Beberapa hari lalu kita dihebohkan dengan berita Bupati dan Wakil Bupati Mesuji dilantik di penjara. Mengapa pelantikannya di penjara? Karena sang wakil ternyata telah diputus bersalah karena atas tindak pidana korupsi. Lalu mengapa jika ia telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, mengapa tak segera diberhentikan saja, atau dibatalkan statusnya sebagai wakil bupati terpilih? Saya kurang mengikuti kasus atau berita seputar isu ini, tapi bukan ini yang akan saya bahas.

Kasus seperti ini sebenarnya pernah terjadi juga sebelumnya, dimana seorang kepala daerah terpilih pada saat proses pemilihan ditetapkan menjadi tersangka atas suatu tindak pidana, dan setelah terpilih perkaranya diputus terbukti bersalah. Permasalahan seperti ini sebenarnya tidak hanya mungkin terjadi pada kepala daerah, namun juga banyak jabatan-jabatan lainnya.

Sebagai masyarakat awam tentu kita akan bertanya, mengapa pejabat seperti itu masih saja dilantik atau tetap menjabat sih? Koruptor kok dilantik jadi pejabat? Negara ngawur!

Ok, sekarang bagaimana seandainya sang pejabat tersebut putusannya belum Continue reading