Category Archives: Pidana

Pengaduan Fitnah

Posted on by
Reply

Putusan MA No. 1304 K/Pid/2009 (H. Musa Evan bin Jurah)

Resume:

Perkara ini merupakan perkara Pengaduan Fitnah (317 KUHP). Dalam perkara ini Terdakwa yang merupakan Manajer dari Operasional dari PT Jaya Mandiri Pariwisata bersama-sama dengan General Manajer (dalam berkas terpisah) melaporkan korban yang juga merupakan Direktur dari perusahaan yang sama ke pihak kepolisian atas dugaan pemalsuan tanda-tangan. Tanda tangan yang diduga dipalsukan tersebut merupakan tanda tangan dalam Surat Permohonan Ijin suatu perusahaan pengelola karaoke kepada PT JMP yang mana atas Surat Permohonan Ijin tersebut dikabulkan oleh Korban sebagai direktur.

Setelah menerima laporan dari para terdakwa tersebut kemudian dilakukan penyidikan. Setelah dilakukan penyidikan, pihak penyidik kemudian berkesimpulan bahwa tidak ada  bukti kuat yang menunjukkan bahwa korban melakukan tindak pidana tersebut dan penyidikan tersebut kemudian dihentikan oleh penyidik (SP3). Atas dasar penghentian penyidikan tersebut korban kemudian melaporkan para terdakwa ke pihak kepolisian melakukan penghinaan.

Continue reading →

Penghinaan yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

Posted on by
Reply

Putusan MA No. 373 K/Pid/2005 (Andi)

Resume:

Perkara ini menarik karena dalam perkara penghinaan ini pelaku dan korban merupakan suami istri yang baru menikah. Karena tidak mau melayani untuk berhubungan intim, terdakwa menuduh korban yang juga istrinya sudah tidak perawan lagi, walaupun mereka sebelumnya sudah dua kali melakukan hubungan intim. Alasan korban tidak mau melayani permintaan terdakwa tersebut karena merasa sakit. Beberapa hari kemudian terdakwa juga memberitahukan tuduhannya tersebut ke orang lain. Atas perbuatan terdakwa ini korban kemudian tidak terima dan melaporkannya ke polisi.

Continue reading →

Putusan Lepas dalam Kasus Penghinaan Terhadap Penguasa

Posted on by
Reply

Putusan MA No. 1060 K/Pid/2008 (Ratna binti Karim)

Resume

Dalam perkara ini Terdakwa didakwa menghina Wawan Suwardi yang merupakan bupati Kaur dengan dakwaan alternatif melakukan penghinaan terhadap penguasa (207 KUHP) atau penghinaan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya (315 KUHP).

Kasus ini bermula dari wawancara terdakwa dengan sebuah tabloid. Dalam wawancara tersebut terdakwa mengeluarkan kata-kata “Wawan Suwardi goblok” dan “Pemerintah Kabupaten Kaur bobrok dan amburadul”. Pernyataan tersebut kemudian ditulis oleh Tabolid tersebut hingga akhirnya dipermasalahkan.

Continue reading →

Tentang Uang Pengganti

Posted on by
1

Putusan MA No. 2631 K/Pid.Sus/2009 (Buyung Tedjohartono)

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

– Bahwa Judex Facti tidak membebankan Terdakwa untuk membayar uang pengganti ;

– Bahwa Terdakwa telah menerima anggaran dari Pemda Kabupaten Magelang sebesar 100 % dari harga pemesanan mobil oleh Pemda kepada Terdakwa dengan kualifikasi on the road, tetapi ternyata Terdakwa hanya menyerahkan kendaraan-kendaraan kepada Pemda dalam keadaan off the road, sehingga Pemda mengalami kerugian sebesar Rp. 79.500.000,- yang patut dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti ;

Majelis Hakim:

    1. Djoko Sarwoko (Ketua)
    2. I Made Tara
    3. Mahdi Soroinda Nasution

Contoh Beleid (Kebijakan) yang Tidak Dapat Dipidana

Posted on by
1

Putusan No. 2 K/Pid.Sus/2010 (Cosmas Lolonlun)

Putusan Kasasi ini merupakan contoh putusan MA yang menyatakan bahwa suatu kebijakan (tertentu) tidak dipidana. Putusan ini merupakan putusan kasasi atas permohonan kasasi atas putusan bebas yang diajukan oleh JPU.

Perkara ini sendiri berawal dari masalah pembebasan lahan oleh Pemda Maluku Tenggara Barat tahun 2004 dan 2006 untuk pembangunan kantor Pemda dan DPRD. Untuk melakukan pembebasan lahan tersebut telah disetujui anggaran sebesar +/- 1 milyar untuk tahun 2004 dan 1,8 M untuk tahun 2006. Anggaran tersebut dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) dinyatakan hanya untuk melakukan pembayaran atas pengadaan tanah. Namun dalam kenyataannya ternyata terdapat penggunaan anggaran yang dinilai Jaksa/Penuntut Umum menyimpang, yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran. Penggunaan anggaran yang menyimpang atau tidak sesuai dengan DASK tersebut yaitu penggunaan untuk membayar ganti kerugian tanaman yang ada di atas tanah yang dibebaskan kepada pemilik tanaman di atas tanah yang dibebaskan. Pemberian ganti kerugian tanaman itu sendiri sebelumnya merupakan kesepakatan antara Pemda dengan masyarakat. Akan tetapi tidak dilakukan perubahan atas DASK yang telah ada.

Atas perbuatan terdakwa melakukan pembayaran kepada pemilik tanaman Continue reading →

Hukuman Percobaan yang Dibatalkan Mahkamah Agung

Posted on by
Reply

No. 1600 K/Pid.Sus/2010 (dr. Bakri Abdullah, M. Kes bin Abdullah)

Link Putusan-> disini

Pertimbangan Putusan:

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

  1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, karena merubah putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana 1 tahun penjara menjadi pidana percobaan dengan tanpa didasari pertimbangan yang tepat dan benar ;
  2. Bahwa menjatuhkan pidana percobaan dalam tindak pidana korupsi tidak sesuai dengan ketentuan pidana minimun khusus Pasal 3 UU Tipikor ;
  3. Bahwa judex facti tidak dibenarkan merubah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Dakwaan Subsidiaritas menjadi Dakwaan Alternatif ;

Resume Putusan

Continue reading →

Pencabutan Pengaduan yang Melampaui Waktu

Posted on by
2

No. Perkara:  1600 K/Pid/2009

Link putusan silahkan klik disini

Resume Perkara

Dalam perkara pidana ini Terdakwa didakwa secara alternatif dengan dakwaan Penipuan atau Penggelapan, dimana yang menjadi korban/pelapornya adalah mertua terdakwa itu sendiri.

Permasalahan bermula ketika Terdakwa yang hendak mengembangkan usahanya mengajak korban  membantu terdakwa dengan memberikan tambahan modal dengan janji berupa keuntungan berupa bunga atas modal yang diserahkannya. Untuk semakin meyakinkan korban, Terdakwa menjanjikan bahwa setiap tambahan modal yang diberikan oleh korban terdakwa akan menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan Check yang dapat dicairkan 1 bulan setelahnya. Akan tetapi ternyata setelah korban berusaha mencairkan BG dan Check-check tersebut terdapat beberapa BG dan Check yang tidak dapat dicairkan, baik karena ternyata cek dan BG tersebut ternyata kosong hingga tanda tangan yang tertera dalam cek dan BG tersebut berbeda dengan yang ada dalam specimen yang ada di Bank.

Atas perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami kerugian mencapai + 3,9 M. Korban kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke kepolisian. Namun dalam persidangan di tingkat pengadilan negeri, korban menyatakan bahwa ia mencabut tuntutannya kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa adalah juga merupakan menantunya yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil-kecil, dan korban sebagai pengadu telah memaafkan segala perbuatan terdakwa.

Atas dasar pencabutan pengaduan tersebut, walaupun sudah tidak lagi memenuhi syarat pencabutan pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 75 KUHP, Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan permohonan pencabutan Pengaduan yang diajukan Korban, dan menyatakan penuntutan perkara tersebut tidak dapat diterima. Putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi, dan oleh Pengadilan Tinggi diperintahkan agar Pengadilan Negeri memeriksa kembali perkara tersebut.

Continue reading →

Unsur Perencanaan dalam Pembunuhan Berencana

Posted on by
Reply

No. 621 K/Pid/2010 (Tarsum alias Alek Suyono)

Link Putusan: Klik disini

Bahwa ternyata unsur voorberachterade jika telah cukup waktu antara korban memberitahukan istri Terdakwa dan Istri Terdakwa menganjurkan untuk nikah siri saja telah terjadi beberapa waktu sebelumnya, jika tetap Terdakwa tidak mau melaksanakan nikah siri dengan alasan telah berkeluarga, pada saat itulah timbul rencana Terdakwa dengan menyimpan tali rafia yang pada hari pelaksanaan dilakukan dengan menjerat leher korban sampai meninggal dunia. Dan pada kesempatan lain Terdakwa datang kembali untuk minta disaksikan oleh Anwar Ahmad bahwa Riwayati meninggal dengan bunuh diri, hal tersebut telah dapat membuktikan perbuatan Terdakwa telah direncanakan.

Majelis Hakim:

  1. M. Zaharuddin Utama
  2. Imam Harjadi
  3. Mansur Kartayasa

Unsur “patut harus dapat diduganya” dalam Pasal Penadahan

Posted on by
Reply

No. 245 K/Pid/2010 (Usep Syaefuding)

Link Putusan: Klik disini

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri dalam perkara a quo telah keliru dalam menafsirkan unsur delik dalam dakwaan yaitu bahwa Terdakwa yang dalam pekerjaannya tentunya menanyakan asal-muasal, harga dari barang tersebut, sehingga dari keterangan yang diperoleh tentang barang/produk tersebut dapat diduga bahwa barang/produk tersebut apakah mengandung masalah.

Bahwa dengan demikian Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya telah berhasil membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri adalah putusan bebas yang tidak murni karena didasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap tindak pidana yang didakwakan, dan Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “penadahan”.

 

Majelis Hakim

  1. Abdurrahman
  2. Mieke Komar
  3. Samsul Ma’arif

Judex Factie yang Mengubah Hukuman Tanpa Pertimbangan

Posted on by
Reply

No. Perkara : 1249 K/Pid/2010 (Arif Zainuri Yunus)

Link Putusan: Klik disini

Judex factie telah salah menerapkan hukum karena putusan judex factie yang memperberat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dari 1 tahun penjara menurut putusan Pengadilan Negeri menjadi 1 tahun 6 bulan penjara tanpa disertai pertimbangan hukum yang tepat dan benar, yaitu tanpa menyebutkan alasan-alasan yang memberatkan selain yang sudah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri. Pertimbangan memperberat pidana didasari alasan-alasan memberatkan dan meringankan yang sudah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

 

Majelis Hakim

  1. Imam Harjadi
  2. Salman Luthan
  3. M. Zaharuddin Utama